Status Bencana Nasional Dinilai Tak Perlu: Prabowo Tegaskan Penanganan Sumatera Sudah Membaik

Banjir dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memunculkan dorongan sebagian pihak agar pemerintah menetapkan status bencana nasional.

Namun Presiden Prabowo Subianto menilai langkah tersebut belum diperlukan karena kondisi dianggap membaik dan penanganan sudah berjalan sesuai standar.

Dalam kunjungannya ke Tapanuli Tengah, Prabowo memberikan gambaran situasi terkini di lapangan serta langkah-langkah yang menurutnya harus diprioritaskan.

Ia menekankan bahwa SOP lembaga terkait sudah cukup kuat dan pemerintah saat ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan mendesak warga terdampak.

Situasi Dianggap Membaik

Prabowo menegaskan bahwa perkembangan di tiga wilayah terdampak sudah menunjukkan perbaikan. Menurutnya, kondisi terbaru tidak lagi menuntut peningkatan status menjadi bencana nasional.

“Saya kira situasi membaik, saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup,” ujar Prabowo.

Ia juga menyebut bahwa pemantauan terus dilakukan dan koordinasi antar-instansi berjalan tanpa kendala signifikan.

SOP BNPB dan Basarnas Dinilai Sudah Kuat

Prabowo mengatakan tidak memberi instruksi khusus tambahan kepada BNPB atau Basarnas.

“Enggak. Mereka sudah punya SOP, punya protap, ya kita sekarang apa yang dibutuhkan kita kerahkan,” kata Prabowo.

Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah percaya pada kesiapan teknis kedua lembaga tersebut dalam menghadapi situasi darurat.

Kebutuhan Mendesak Warga Jadi Fokus Penanganan

Dalam kunjungannya, Prabowo mendapati bahwa kebutuhan listrik dan BBM merupakan hal paling mendesak untuk dipenuhi. Ia menyoroti adanya desa-desa yang masih terisolasi akibat banjir.

“Terutama BBM yang sangat penting. Ada berapa desa yang terisolasi insyaAllah kita bisa tembus,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa cuaca mulai membaik sehingga akses dan pendistribusian logistik diyakini bisa segera dioptimalkan.

Prabowo menyampaikan pentingnya kejadian ini sebagai peringatan bagi daerah lain agar memperkuat sistem mitigasi bencana.

“Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh,” pungkasnya.