Pernyataan seorang anggota DPRD Medan bahwa Pemko tidak menggunakan dana Bank Dunia sebesar Rp1,5 triliun memicu polemik publik.
Table Of Content
Di tengah isu banjir yang kian memburuk, tudingan tersebut menjadi bahan kritik keras terhadap kinerja pemerintah kota. Namun, Pemko Medan langsung memberikan bantahan terbuka, menyebut tudingan itu tidak berdasar dan justru menyesatkan publik.
Pemko Membantah: Dana Sedang Digunakan untuk Proyek Prioritas
Kepala Bappeda Medan, Ferri Ichsan, menyampaikan bantahan tegas atas kritik tersebut. Menurutnya, dana Bank Dunia bukan berada di tangan Pemko, melainkan dikelola pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan disalurkan ke BBWS Sumatera II.
Dalam keterangannya, Ferri menegaskan bahwa, “tidak benar kalau dibilang kita tidak mau menggunakan dana itu. Justru Pemko sangat mengharapkan agar segera terealisasi.”
Ia juga menjelaskan bahwa Pemko hanya bertanggung jawab pada pengadaan lahan, sementara konstruksi sepenuhnya berada pada kementerian.
Fokus Proyek yang Sedang Berjalan
Tiga paket pekerjaan tetap berjalan melalui program NUFReP:
- Normalisasi Sungai Badera
- Normalisasi Sungai Selayang
- Penanganan banjir di Kawasan Industri Medan (KIM)
Ferri memaparkan perkembangan terbaru bahwa, “pengadaan tanah oleh Dinas Perkim sudah hampir selesai. Tinggal dua persil lahan lagi,” jelasnya.
Untuk KIM, perusahaan kawasan industri bahkan telah menanggung proses ganti rugi lahan secara mandiri.
Mengapa Proyek Besar Tidak Masuk Pendanaan NUFReP?
Fakta yang jarang diketahui publik adalah bahwa proyek normalisasi Sungai Deli, Babura, dan kolam retensi USU sebenarnya pernah masuk daftar awal, namun akhirnya gugur.
Penyebabnya bukan kelalaian Pemko, melainkan biaya pembebasan lahan yang sangat besar, mencapai lebih dari Rp1 triliun per sungai.
“Karena sudah dikerjakan Pemko, maka tidak lagi dimasukkan ke dalam program Bank Dunia,” kata Ferri lagi.
Pemko Medan berharap polemik politik tidak menghambat proses proyek yang sudah berjalan.
Dengan target lelang pada Januari dan konstruksi dimulai Maret 2026, keberlanjutan program ini sangat bergantung pada penyelesaian lahan dan dukungan semua pihak.
