Izin Ditolak, Bupati Tetap Umrah! Gubernur Aceh Naik Pitam Saat Daerah Masih Banjir

Izin Ditolak, Bupati Tetap Berangkat

Jadigini.com – Polemik keberangkatan Bupati Aceh Selatan, Mirwan, untuk menjalankan ibadah umrah terus mencuat setelah Pemerintah Aceh melalui Juru Bicara Muhammad MTA mengungkapkan bahwa izin perjalanan luar negeri sang bupati telah resmi ditolak sejak 28 November 2025. Penolakan itu dikeluarkan langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, yang menegaskan bahwa perjalanan tersebut tidak dapat dilaksanakan pada masa darurat.

Meski demikian, Mirwan tetap berangkat ke Arab Saudi pada 2 Desember 2025 bersama keluarganya. Keputusan ini menimbulkan reaksi publik yang cukup keras karena bertepatan dengan kondisi Aceh Selatan yang masih dalam tahap pemulihan pascabanjir besar.

Menurut MTA, dasar penolakan izin sudah sangat jelas: Aceh sedang berada dalam status darurat bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem dan siklon tropis. Dalam situasi seperti ini, seluruh pejabat daerah diminta tetap siaga untuk menjaga koordinasi penanganan bencana.

Aceh Selatan Masih Belum Pulih Sepenuhnya

Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten yang terdampak paling parah oleh banjir dan tanah longsor. Ratusan keluarga masih mengungsi, sejumlah desa belum sepenuhnya pulih, dan proses pendistribusian bantuan terus berlangsung. Selain itu, infrastruktur yang rusak juga membutuhkan perhatian serius.

Di tingkat kabupaten, Mirwan sendiri sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat. Langkah itu sempat diapresiasi, namun publik kemudian mempertanyakan konsistensi sang bupati ketika ia tetap memutuskan berangkat ke Tanah Suci beberapa hari kemudian.

Keberangkatan itu dianggap tidak sejalan dengan kondisi lapangan yang masih memerlukan kehadiran dan arahan penuh dari pimpinan daerah.

Gubernur Mualem Instruksikan Pemeriksaan

Setelah kabar keberangkatan Mirwan mencuat, Gubernur Aceh Muzakir Manaf langsung memerintahkan jajaran Pemerintah Aceh melakukan pengecekan ke Pemkab Aceh Selatan. Sejumlah pejabat telah dihubungi, namun saat itu belum ada respons yang jelas terkait keberangkatan sang bupati.

MTA menegaskan bahwa gubernur akan mengambil tindakan sesuai aturan jika terbukti Mirwan bepergian tanpa izin resmi.

“Gubernur menegaskan, apabila hal tersebut benar adanya maka beliau akan memberikan teguran kepada Bupati Aceh Selatan,” kata MTA.

Sementara itu, Mualem sendiri tetap berada di lapangan memantau perkembangan bencana, mengunjungi daerah terdampak, dan memastikan penanganan bantuan berjalan optimal melalui posko utama di Banda Aceh maupun Lanud Sultan Iskandar Muda.

Penjelasan Berbeda dari Pemkab Aceh Selatan

Di sisi lain, Pemkab Aceh Selatan memberikan penjelasan berbeda. Kepala Bagian Prokopim, Denny Herry Saputra, menyebut bahwa Mirwan berangkat umrah setelah situasi banjir dinilai mulai stabil. Menurutnya, operasi penanganan bencana sudah berada di bawah kendali BPBD dan perangkat daerah terkait, sehingga bupati merasa dapat melanjutkan agenda ibadah tersebut.

Penjelasan ini justru memancing diskusi baru. Publik mempertanyakan apakah penilaian “situasi mulai stabil” cukup menjadi dasar seorang kepala daerah meninggalkan wilayahnya pada masa darurat. Selain itu, perbedaan informasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten semakin memicu spekulasi bahwa komunikasi internal pemerintahan tidak berjalan efektif.

Polemik Kian Membesar di Ruang Publik

Kasus ini dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu komentar luas. Sebagian warga menilai tindakan bupati tidak etis mengingat masih banyak masyarakat yang berjuang memulihkan diri dari bencana. Sebagian lainnya melihat bahwa ibadah umrah merupakan hak pribadi, meski tetap menekankan pentingnya izin resmi dan situasi daerah.

Kontroversi ini pun menjadi sorotan media nasional, terutama setelah pernyataan keras dari Gubernur Aceh yang menegaskan tidak pernah menyetujui keberangkatan tersebut.

Perbedaan narasi antara Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Selatan membuat masalah ini diperkirakan akan berlanjut ke tahap evaluasi administratif, bahkan bisa berdampak pada hubungan politik di tingkat daerah.

Menunggu Klarifikasi Resmi

Hingga kini, publik masih menunggu pernyataan resmi dari Bupati Mirwan mengenai alasannya tetap berangkat umrah meski izin ditolak. Klarifikasi ini dianggap penting untuk meredakan polemik dan memberikan transparansi terkait tata kelola pemerintahan, terutama dalam kondisi darurat.

Apapun hasilnya, kasus ini menjadi pengingat bahwa kehadiran pemimpin daerah sangat krusial ketika masyarakat sedang menghadapi masa-masa sulit.