Pemerintah Dinilai Lalai Tangani Aceh Tamiang: Krisis 10 Hari Terungkap Lewat Aksi Ferry Irwandi
Sebuah kenyataan pahit kembali muncul dari wilayah bencana di Pulau Sumatra. Bukan hanya soal dahsyatnya banjir bandang dan longsor yang begitu cepat menyapu pemukiman, namun soal betapa lamanya warga terjebak tanpa bantuan.
Table Of Content
Aksi cepat Ferry Irwandi bersama Malaka Project—yang berhasil menggalang lebih dari Rp10,3 miliar dalam 24 jam—justru menyingkap fakta memilukan: ada wilayah yang 10 hari tidak tersentuh bantuan apa pun.
Respons publik pun memanas. Di tengah kondisi mencekam, masyarakat mempertanyakan lambatnya intervensi pemerintah pusat dan daerah.
Kehadiran tim Malaka Project ke Kecamatan Sekerak, Aceh Tamiang, menjadi bukti bahwa jalur akses memang terkunci, tetapi di saat yang sama memperlihatkan kegagalan koordinasi penanganan bencana yang seharusnya menjadi fungsi negara.
Relawan Bergerak Lebih Cepat dari Negara
Kedatangan Ferry Irwandi ke Aceh Tamiang bukan hanya aksi kemanusiaan; ia berubah menjadi simbol kekecewaan publik terhadap lemahnya respons pemerintah.
Dalam waktu singkat, ia mampu mengumpulkan bantuan hingga menembus puluhan ton logistik.
Bandingkan dengan kondisi lapangan, di mana warga sudah 10 hari tanpa bantuan logistik, krisis air bersih, kekurangan penerangan karena listrik padam, dan mengalami kelaparan parah di sejumlah titik.
Ferry tidak sekadar membagikan bantuan. Ia juga menyampaikan keadaan sesungguhnya dari lokasi yang belum terjangkau.
Kutipannya mempertegas alarm darurat yang seharusnya lebih dulu disampaikan pemerintah:
“Mungkin belum sempurna. Tapi berita baiknya seluruh masyarakat Indonesia peduli kepada bapak ibu semua. Bertahan ya bapak ibu semua,” ujar Ferry Irwandi, pendiri Malaka Project.
Ferry juuga mengungkapkan krisis daerah yang lebih parah dari hanya sekedar “mencekam di medsos saja”, yaitu:
“Masyarakat krisis air bersih, hilang listrik dan pencahayaan, infrastruktur, tiang listrik, jalan, jembatan runtuh, semuanya hancur. Kita salurkan bantuan dan air bersih dan terus akan kita lakukan berkala,” ungkap Ferry.
Keterlambatan Pemerintah Disorot: Krisis 10 Hari yang Tidak Terdeteksi?
Salah satu sorotan terberat adalah data bahwa Kecamatan Sekerak baru tersentuh bantuan dari pihak luar setelah 10 hari.
Postingan Kitabisa mempertegas fakta itu:
“Saat ini Ferry Irwandi dan tim relawan akhirnya sampai di Kecamatan Sekerak, Aceh Tamiang, wilayah yang selama 10 hari sebelumnya belum mendapat bantuan dari luar karena akses yang terkunci,” tulis Kitabisa.
Lalu, apakah ini berarti pemerintah terlambat memetakan wilayah terisolasi? Mengapa jalur darurat tidak dibuka lebih awal? Mengapa koordinasi nasional tidak segera mengirimkan helikopter bantuan? Padahal BNPB memiliki standar operasi untuk keadaan darurat nasional.
Bila relawan bisa memobilisasi pesawat Polri untuk menerbangkan 2,6 ton logistik pertama, publik menilai seharusnya pemerintah lebih mampu melakukan hal serupa bahkan lebih cepat.
Lonjakan Korban Mengungkap Skala Krisis yang Sebenarnya
Data resmi BNPB mencatat angka yang mengerikan. Hingga Jumat, 5 Desember 2025 ada 867 jiwa meninggal dan 521 jiwa hilang yang tercatat sementara, dan masih terus dilakukan pencarian yang tersebar di seluruh Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Aceh sendiri mencatat 345 korban meninggal dan 174 orang hilang—angka yang menunjukkan tingkat kerusakan dan keterisolasian wilayah yang jauh lebih besar daripada sekadar “mencekam di sosial media”.
Area yang “belum tersentuh bantuan” menjadi bagian dari penyebab lambatnya evakuasi, pencarian korban, dan penyaluran kebutuhan dasar.
Beberapa titik bahkan dianggap “zona gelap” karena tidak ada laporan keluar selama berhari-hari.
Peran Relawan Jadi Penopang Utama Saat Negara Goyah
Peristiwa di Aceh Tamiang menjadi contoh bagaimana relawan, bukan pemerintah, yang menjadi tulang punggung awal penanganan bencana.
Masyarakat Aceh pun melakukan solidaritas internal: warga membantu warga, keluarga saling mengevakuasi, dan komunitas lokal bergerak tanpa instruksi resmi.
Ferry Irwandi, dengan segala keterbatasannya, berubah menjadi katalis solidaritas nasional. Aksi ini memberikan dua gambaran:
- Ketangguhan masyarakat Indonesia dalam kondisi ekstrem, dan
- Kelemahan struktural respons bencana pemerintah ketika akses terputus.
Di tengah situasi memanggil-manggil negara, justru relawan independen yang datang lebih dulu.
Melihat kondisi yang terkuak, publik kini menuntut:
- Kehadiran pemerintah yang lebih nyata,
- Transparansi penanganan,
- Percepatan pembukaan akses darurat,
- Distribusi logistik yang merata,
- Percepatan pencarian korban hilang.
