Raja Juli Disorot: Deforestasi Dinilai Jadi Akar Banjir Sumatera Meski Klaim Penurunan
Polemik mengenai penyebab utama banjir besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar kembali memanas setelah berbagai pihak menyoroti masifnya kerusakan hutan dalam lima tahun terakhir.
Table Of Content
Meski pemerintah mengklaim deforestasi nasional turun signifikan, kelompok advokasi dan penggugat menilai data tersebut tidak mencerminkan kondisi ekologis di lapangan.
Perdebatan ini menempatkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di posisi sorotan, terutama terkait efektivitas pengawasan dan kebijakan tata kelola hutan.
Klaim Deforestasi Nasional Menurun 23%
Dalam rapat bersama Komisi IV DPR pada 04 Desember 2025, Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, menyampaikan bahwa tingkat deforestasi nasional menurun dari 216.216 hektare pada 2024 menjadi 166.450 hektare per September 2025, atau penurunan sebesar 23,01%.
Klaim ini menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menampik anggapan bahwa kerusakan ekosistem berperan besar dalam memperparah banjir.
Namun Arjana Bagaskara Solichin (advokat yang menggugat empat pejabat ke PTUN Jakarta) menilai bahwa akar masalah banjir justru bersumber dari kerusakan ekosistem yang luput ditangani secara serius.
Dalam gugatannya ia juga menyoroti deforestasi sebagai faktor memperparah banjir.
Data Lapangan Menunjukkan Cerita Berbeda
Ketika dilihat per provinsi, tren deforestasi tidak sepenuhnya sejalan dengan klaim pemerintah.
- Aceh
- Deforestasi turun 10,04%: dari 11.228 ha (2023–2024) menjadi 10.100 ha (2024–2025).
- Perubahan tutupan lahan 2019–2024 mencapai 21.476 ha, termasuk 12.159 ha di kawasan hutan.
- Sumatera Utara
- Penurunan 13,98%: dari 7.141 ha menjadi 6.142 ha.
- Lahan kritis di DAS mencapai 207.482 ha, atau 14,7% dari total DAS.
- Sumatera Barat
- Penurunan 14%: dari 6.634 ha menjadi 5.705 ha.
- Terdapat 13 DAS terdampak dengan 39.816 ha lahan kritis.
Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun deforestasi tahunan menurun, kerusakan akumulatif dari lima tahun terakhir tetap sangat besar.
Kerusakan Ekosistem Memperparah Skala Banjir
Para ahli menilai bahwa banjir di tiga provinsi Sumatera tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara curah hujan ekstrem dan kerusakan ekosistem.
Beberapa dampak ekologis yang memperburuk banjir seperti hilangnya buffer alami di daerah hulu, sedimentasi tinggi di sungai dan DAS, penurunan kapasitas serapan tanah, dan alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan permukiman
Kondisi tersebut menyebabkan air mengalir lebih cepat ke hilir tanpa sempat diserap, mengakibatkan banjir bandang yang menghantam wilayah padat penduduk.
Minimnya Pengawasan Kehutanan Jadi Sorotan
Meski terdapat penurunan angka deforestasi tahunan, kritik utama para penggugat adalah lemahnya pengawasan di lapangan.
Banyak pembalakan liar berlangsung di area yang sulit diakses, dan penegakan hukum kerap tidak sebanding dengan skala kerusakan.
Akibatnya, masyarakat menilai pemerintah terlalu fokus pada angka makro tanpa mengakui kerusakan yang bersifat spasial dan lokal, yang justru paling menentukan tingkat kerentanan bencana.
