Banjir Sumatera Lumpuhkan Ekonomi: Pemerintah Terlambat Kendalikan Krisis Sosial

Banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025 bukan hanya menelan korban jiwa, tetapi juga melumpuhkan aktivitas sosial dan ekonomi di tiga wilayah tersebut.

Dengan jaringan transportasi yang hancur, ribuan rumah hilang, dan pusat ekonomi terputus, beban sosial meningkat tajam.

Dalam situasi ini, pemerintah mendapat kritik keras karena dianggap terlambat mengantisipasi serta gagal melihat kerentanan struktural yang sudah lama mengintai.

Infrastruktur Vital Rusak Parah dan Menghentikan Mobilitas

Kerusakan jembatan, jalan lintas provinsi, fasilitas umum, serta tanggul sungai menyebabkan aktivitas ekonomi lumpuh total di banyak daerah.

Dampak langsungnya meliputi terhentinya distribusi bahan pokok, antrean panjang bantuan logistik, anak sekolah tak bisa beraktivitas, serta pelayanan kesehatan beroperasi dengan sangat terbatas.

Ketergantungan masyarakat pada mobilitas lintas kabupaten membuat kerusakan infrastruktur menjadi faktor paling memukul sendi kehidupan sosial.

Aktivitas Ekonomi Rakyat Terhenti

Wilayah terdampak banjir sebagian besar bergantung pada pertanian dan perkebunan, perdagangan pasar tradisional, industri kecil-menengah, dan perikanan juga peternakan.

Ketika banjir menghantam, seluruh rantai produksinya terputus. Pasokan internasional dan antarprovinsi terganggu, sementara ribuan UMKM kehilangan modal dan tempat usaha.

Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam hitungan hari, tetapi diprediksi berlangsung berbulan-bulan, terutama untuk petani yang kehilangan lahan siap panen.

Beban Sosial: Pengungsian dan Kerentanan Warga Miskin

Dampak sosial paling berat dialami masyarakat miskin yakni rumah mereka yang hancur dan rusak berat, tempat pengungsian yang penuh dan sesak, lalu tingginya risiko penyakit pasca-banjir karena kesulitan akses air bersih.

Pengungsi yang tersebar di berbagai titik melaporkan keterlambatan bantuan, terutama karena jalur darat terisolasi.

Situasi ini memperlihatkan betapa minimnya kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi bencana berskala besar tanpa dukungan penuh pusat.

Meski belum ada angka resmi, kerugian di sektor infrastruktur, pertanian, rumah tangga, dan perdagangan lokal, namun tetap bisa bisa diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

Banyak lembaga menilai bahwa kerusakan DAS dan deforestasi memperburuk skala banjir sehingga memperbesar biaya pemulihan jangka panjang.

Keterlambatan Kebijakan Nasional Menambah Beban Pemulihan

Salah satu kritik terbesar dari masyarakat sipil adalah lambatnya penetapan status bencana nasional. Tanpa status tersebut:

• pendanaan pusat terbatas
• koordinasi lintas instansi lambat
• penanganan kesehatan & logistik tidak maksimal

Akhirnya, pemulihan tidak hanya mahal, tetapi juga berisiko berlarut-larut. Semua ini menimbulkan tekanan tambahan pada masyarakat yang sudah kehilangan sumber mata pencaharian.