Respons Pemerintah Dipertanyakan: Publik Kritik Prabowo soal Penanganan Banjir Sumatera

Penanganan banjir besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memicu gelombang kritik dari masyarakat sipil, aktivis lingkungan, akademisi, hingga korban terdampak.

Sementara pemerintah pusat berkukuh bahwa situasi masih dapat ditangani oleh pemerintah daerah, publik menilai respons pemerintah—termasuk Presiden Prabowo Subianto—terlalu lambat dan tidak sebanding dengan skala krisis.

Ketegangan antara narasi pemerintah dan pengalaman warga di lapangan membentuk perdebatan baru tentang efektivitas manajemen bencana nasional.

Situasi Masih Terkendali di Level Daerah, Katanya. Nyatanya?

Pemerintah menyampaikan bahwa struktur penanganan di tingkat provinsi masih bekerja dan bahwa BNPB sudah menyalurkan dukungan logistik, personel, serta peralatan.

Narasi resmi pemerintah menekankan bahwa status bencana nasional belum diperlukan karena pemerintah daerah masih memiliki kapasitas operasional.

Namun pendekatan ini dinilai terlalu birokratis. Banyak wilayah terdampak berada jauh dari pusat komando provinsi, distribusi bantuan tidak merata, dan beberapa daerah terisolasi selama berhari-hari.

Klaim “masih terkendali” sangat tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Pemerintah Gagal Baca Skala Krisis

Kekhawatiran yang dialami masyarakat ternyata jauh lebih besar. Dengan korban meninggal mendekati seribu orang, ribuan rumah hilang, serta puluhan jembatan rusak, publik menilai pemerintah gagal membaca urgensi krisis.

Media sosial, laporan warga, dan dokumentasi relawan menunjukkan bahwa banyak daerah yang tidak mendapat bantuan tepat waktu.

Koalisi masyarakat sipil juga mempertanyakan mengapa pemerintah enggan meningkatkan status bencana, padahal indikator skala kerusakan sudah melampaui batas kewajaran untuk penanganan daerah.

Diskoneksi Informasi Antara Pusat dan Lapangan

Salah satu isu terbesar adalah ketidakselarasan informasi. Pemerintah mengklaim logistik tiba tepat waktu, tetapi laporan relawan menunjukkan antrean panjang, akses yang terputus, dan minimnya tenaga medis di beberapa titik.

Beberapa faktor yang memperbesar jurang persepsi:

• kurangnya sistem informasi real-time dari daerah terpencil
• birokrasi distribusi bantuan yang berlapis
• koordinasi horizontal antara provinsi yang lemah
• perbedaan antara laporan formal dan dokumentasi mandiri relawan

Ketidaksinkronan ini menciptakan krisis kepercayaan yang semakin melebar.

Selain teknis penanganan, publik juga menyoroti akar masalah: kerusakan hutan, lemahnya tata kelola DAS, serta kurangnya mitigasi jangka panjang.

Para pemerhati lingkungan menilai pemerintah terlalu fokus pada respons darurat tetapi gagal menyampaikan rencana strategis jangka menengah dan panjang untuk mengurangi risiko bencana ulang.

Hal ini membuat publik mempertanyakan keberpihakan pemerintah—apakah pada keselamatan warga atau pada narasi politik penanganan yang ingin terlihat “terkendali”.

Menurunnya Kepercayaan di Situasi Krisis

Ketegangan antara narasi pemerintah dan kondisi lapangan berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo.

Dalam situasi bencana besar, persepsi publik sangat dipengaruhi oleh kecepatan, transparansi, dan empati pemerintah.

Ketika informasi tidak selaras, masyarakat cenderung melihat pemerintah tidak responsif atau defensif.