Bobby Nasution Pangkas Anggaran Bencana 4 Kali: Pengawasan Anggaran FITRA Soroti Dampaknya
Sikap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola anggaran kebencanaan menjadi sorotan setelah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkap adanya empat kali pemangkasan yang dilakukan Gubernur Bobby Nasution.
Kebijakan ini dinilai berpotensi memperlambat penanganan banjir dan longsor besar yang terjadi akhir November, terutama karena Sumatera Utara termasuk daerah dengan risiko bencana tinggi.
“Perhitungan risiko bencana semestinya menjadi faktor penting dalam penyusunan APBD. Namun itu kerap diabaikan. Dengan anggaran hanya 0,8 persen, penanganan banjir dan longsor akhir November lalu dipastikan terkendala,” ujar Elfenda Ananda, Koordinator Fitra Sumut.
Fitra memaparkan bahwa alokasi belanja tidak terduga hanya 0,8 persen dari total APBD Sumut 2025, angka yang cukup jauh di bawah standar ideal daerah rawan bencana yang berada di kisaran 1,5 hingga 5 persen.
Dari total APBD Rp12,5 triliun, anggaran bencana hanya sekitar Rp98,3 miliar.
Empat Kali Pemangkasan Pascadilantik
Setelah dilantik 20 Februari 2025, Bobby Nasution mengambil langkah pemangkasan bertahap yang cukup drastis:
Dari Rp843 miliar menjadi Rp187 miliar pada Maret, dipangkas lagi menjadi Rp180 miliar, lalu turun ke Rp106 miliar di April, lalu angka yang disahkan adalah Rp98 miliar pada Perubahan APBD September 2025.
Pemangkasan total mencapai 88 persen dari usulan awal.
Kebijakan itu berlawanan dengan pendekatan Pj Gubernur sebelumnya, Agus Fatoni, yang justru menaikkan anggaran bencana dari Rp123,5 miliar menjadi Rp843 miliar lewat dua kali pergeseran anggaran pada Februari.
Dengan anggaran terbatas, pemerintah daerah harus bekerja ekstra ketika banjir bandang dan longsor melanda 17 kabupaten/kota.
Kendala logistik, kebutuhan alat berat, hingga minimnya stok bantuan menjadi hambatan utama.
Kebijakan pemangkasan kemudian dipertanyakan karena dilakukan hanya beberapa bulan sebelum bencana besar itu terjadi.
Kritik Anggaran vs Realitas Lapangan
Fitra menilai kebijakan pemangkasan tidak sejalan dengan fakta risiko bencana Sumut.
Minimnya anggaran dianggap menggerus kemampuan pemerintah dalam mitigasi, penanganan darurat, dan pemulihan awal, yaitu tiga fase vital yang tak bisa berjalan efektif tanpa dukungan anggaran memadai.
