Kerusakan Rp 9,98 Triliun dan Desakan Status Darurat Nasional: Sumut Menghadapi Ancaman Krisis Kemanusiaan

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda 17 kabupaten/kota di Sumatera Utara menciptakan kerusakan besar yang berdampak langsung pada kehidupan warga.

Peristiwa ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga membuat jutaan orang berada dalam kondisi rentan.

Nilai kerugian yang mencapai Rp9,98 triliun mencerminkan besarnya skala bencana serta beratnya tantangan pemulihan yang harus dihadapi pemerintah.

Infrastruktur Vital Lumpuh dan Menghambat Pemulihan

Kerusakan mencakup puluhan ribu rumah, ribuan hektare lahan pertanian, 23 ruas jalan nasional, tiga jembatan nasional, puluhan jalan provinsi, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Kerusakan infrastruktur vital menyebabkan isolasi wilayah, terhambatnya distribusi bantuan, serta meningkatnya risiko bagi warga yang berada di daerah sulit dijangkau.

Kondisi ini memperburuk situasi masyarakat yang sudah kehilangan harta benda dan tempat tinggal. Layanan dasar seperti air bersih, listrik, serta akses kesehatan ikut terhenti.

Banyak keluarga terpaksa tinggal di tempat pengungsian dalam kondisi yang tidak ideal.

Keterbatasan Kapasitas Pemprov dalam Menangani Krisis

Pemprov Sumut berupaya mempercepat penanganan, namun keterbatasan kapasitas menjadi kendala nyata.

Minimnya anggaran kebencanaan membuat pemerintah daerah kesulitan menyuplai kebutuhan darurat secara cepat, terutama di wilayah yang aksesnya terputus.

Tantangan bertambah karena beberapa lokasi mengalami kerusakan berat sehingga memerlukan alat berat dalam jumlah besar.

Kondisi geografis yang kompleks memperlambat pembukaan jalur evakuasi. Sementara itu, permintaan bantuan terus meningkat dari masyarakat yang terdampak.

Banyak warga membutuhkan makanan, obat-obatan, air bersih, serta tempat tinggal sementara yang memadai.

Desakan DPRD untuk Status Darurat Nasional

Melihat skala kerusakan yang besar dan kemampuan daerah yang terbatas, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut mendorong pemerintah pusat menetapkan status darurat nasional.

Penetapan status tersebut penting untuk mempercepat koordinasi lintas kementerian, mobilisasi logistik, serta menambah sumber daya teknis dan finansial.

Desakan ini juga mempertimbangkan risiko lanjutan seperti kelaparan, penyakit menular, hingga krisis kesehatan mental.

Tanpa intervensi cepat dari pemerintah pusat, bencana ini berpotensi berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang lebih besar.

Ancaman Krisis Kemanusiaan yang Semakin Nyata

Dengan ratusan fasilitas publik rusak dan ribuan keluarga kehilangan rumah, Sumut menghadapi risiko jangka panjang.

Krisis pangan, kesulitan akses kesehatan, dan meningkatnya potensi guncangan sosial membuat situasi semakin mendesak.

Tanpa langkah tegas dan cepat, dampak bencana dapat memburuk dan meningkatkan angka kemiskinan.