Wacana pembentukan Kementerian Bencana menimbulkan diskusi serius mengenai kemampuan keuangan negara.
Di balik gagasan yang tampak ideal ini, ada sinyal mengkhawatirkan: APBN Indonesia mungkin tidak cukup kuat untuk membiayai kebutuhan penanganan bencana yang terus membesar.
Jika negara saja sudah kesulitan memenuhi pembiayaan dasar, bagaimana mungkin sebuah kementerian baru bisa berdiri tanpa mengorbankan sektor lain? Pertanyaan ini semakin relevan di tengah meningkatnya intensitas bencana dan minimnya kesiapan sistem pendanaan jangka panjang.
Karakter APBN yang Kurang Adaptif terhadap Krisis
APBN Indonesia selama ini disusun dengan pola belanja rutin—pendidikan, kesehatan, subsidi energi, dan program sosial—sementara komponen cadangan bencana hanya kecil porsinya.
Bencana datang tak terduga dan membutuhkan dana besar dalam waktu singkat, sesuatu yang tidak diakomodasi oleh struktur fiskal yang kaku.
Akibatnya, pemerintah sering menggeser anggaran secara darurat, menunda proyek lain, atau menunggu pencairan berjenjang yang memakan waktu saat bencana sedang berlangsung.
Beban Awal dan Tahunan Kementerian Baru
Kementerian baru bukan hanya soal pembentukan gedung dan jabatan. Negara harus menyiapkan:
- rekrutmen dan tunjangan pegawai,
- pusat data dan teknologi pemantauan,
- logistik darurat dan armada lapangan,
- kantor perwakilan daerah,
- dan penelitian dan edukasi kebencanaan secara berkelanjutan.
Biaya awal sangat besar, sementara biaya tahunan bisa terus meningkat. Dalam kondisi belanja negara yang semakin ketat, menyerap anggaran besar untuk struktur baru dapat menggerus kemampuan negara untuk investasi jangka panjang lain yang juga penting.
Daripada membentuk kementerian baru, negara sebenarnya dapat memperkuat mekanisme pendanaan seperti memperbesar Dana Kontinjensi Nasional, memperluas asuransi bencana untuk proyek publik, memperkuat skema dana risiko regional, serta menambah dana cadangan BNPB.
Pendekatan ini jauh lebih hemat dibandingkan membentuk struktur birokrasi baru yang belum tentu efektif.
Alih-alih memperkuat sistem yang sudah ada, pemerintah tampak sibuk melontarkan wacana struktural yang belum tentu berpijak pada kemampuan fiskal nyata.
