Aktivis Aceh Sebut TNI Represif dalam Konvoi Kemanusiaan, TNI Tuduh Simbol GAM Pemicu Operasi
Aktivis kemanusiaan di Aceh kembali bersuara lantang menyusul dugaan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Aceh Utara.
Insiden yang terjadi pada malam Natal, 25 Desember 2025, itu memicu sorotan publik karena melibatkan relawan sipil yang tengah mengantarkan bantuan sekaligus menyuarakan tuntutan peningkatan status bencana Aceh menjadi bencana nasional.
Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi saat konvoi melintas di kawasan Krung Mane dan Simpang Kandang, Aceh Utara, dalam perjalanan menuju Aceh Tamiang.
Rombongan diketahui berisi relawan dan bantuan kemanusiaan dari berbagai daerah, termasuk Pidie Jaya.
Kekerasan Saat Operasi Keamanan
Perwakilan kelompok aktivis, Teuku Akbar, menyebut konvoi dihentikan dalam sebuah operasi penyisiran yang berlangsung hingga tengah malam.
Ia menuding aparat bertindak represif terhadap peserta konvoi.
“Mereka dihentikan lalu dipukuli di tengah malam,” kata Teuku Akbar, perwakilan kelompok aktivis Aceh.
Akbar mengungkapkan, sebagian peserta konvoi mengalami luka-luka akibat dugaan pemukulan menggunakan senjata laras panjang.
Namun hingga kini, jumlah korban belum dapat dipastikan secara rinci.
Menurut Akbar, rombongan membawa bendera putih serta bendera bulan-bintang yang selama ini diasosiasikan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Ia menilai pengibaran simbol tersebut merupakan bentuk ekspresi kekecewaan publik terhadap lambannya respons negara dalam menangani krisis kemanusiaan di Aceh.
“Para aktivis dipukul dengan senapan M16,” ujar Akbar.
Ia menegaskan, fokus utama konvoi adalah distribusi bantuan dan solidaritas kemanusiaan, bukan agenda politik atau separatisme.
TNI Bantah Narasi Kekerasan
Pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) membenarkan adanya operasi keamanan pada rentang waktu 25 hingga dini hari 26 Desember 2025.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Freddy Ardianzah, menyatakan aparat turun tangan karena adanya simbol yang dianggap sensitif dan berpotensi memicu keresahan publik.
“Militer menyesalkan beredarnya video dan konten yang mengandung narasi tidak benar yang mendiskreditkan institusi,” kata Mayor Jenderal Freddy Ardianzah, Kepala Pusat Penerangan TNI.
Ia menegaskan informasi yang beredar di media sosial tidak mencerminkan kondisi di lapangan dan berpotensi menyesatkan masyarakat.
Insiden ini menambah daftar panjang ketegangan antara aparat negara dan masyarakat sipil di Aceh, terutama dalam konteks kemanusiaan pascabencana.
Ketika relawan membawa bantuan dan tuntutan hidup layak, negara kembali hadir dalam wajah bersenjata.
