Rangkaian teror terhadap sejumlah aktivis dan influencer pada akhir 2025 menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.
Teror yang dialami DJ Donny, Sherly Annavita, dan Iqbal Damanik tidak hanya menunjukkan ancaman terhadap individu, tetapi juga mencerminkan rapuhnya perlindungan negara terhadap kebebasan berpendapat.
Teror-teror tersebut terjadi dalam waktu berdekatan dan menyasar figur publik yang sama-sama vokal mengkritik penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra.
Kritik yang seharusnya menjadi bagian dari kontrol publik justru berujung intimidasi yang membahayakan keselamatan.
Bertujuan untuk Membungkam
Bentuk teror yang dialami para korban menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan.
DJ Donny mengalami kiriman bangkai ayam disertai ancaman keselamatan, lalu disusul pelemparan bom molotov ke rumahnya.
Sementara Sherly Annavita menghadapi perusakan mobil, pelemparan telur busuk ke rumah, serta ancaman masif melalui media sosial.
Aktivis Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, juga menerima teror berupa kiriman bangkai ayam dengan pesan yang secara eksplisit menyasar keluarganya.
Sulit memandang rangkaian teror ini sebagai kejadian terpisah. Waktu kejadian yang berdekatan, isu yang disasar, serta narasi ancaman yang serupa menunjukkan adanya pola pembungkaman terhadap kritik publik.
Teror-teror ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang rasa aman warga negara yang menggunakan hak konstitusionalnya.
Ketika kritik dibalas intimidasi, dan pelaku teror belum juga diungkap secara transparan, publik berhak mempertanyakan keseriusan negara dalam melindungi warganya.
Pembiaran terhadap teror semacam ini berpotensi menciptakan trauma.
Bukan hanya bagi korban langsung, tetapi juga bagi masyarakat luas yang memilih diam karena takut mengalami hal serupa, bahwa bersuara di negara demokrasi ini risikonya sangat besar.
Demokrasi tidak runtuh secara tiba-tiba. Ia melemah perlahan ketika kritik dianggap ancaman dan teror dibiarkan tanpa konsekuensi.
Jika negara gagal memastikan keamanan bagi mereka yang bersuara, maka yang terancam bukan hanya individu, melainkan ruang publik itu sendiri.
Pada titik ini, yang dipertanyakan sudah bukan lagi siapa pelaku, tapi melihat negara membiarkan, apa jangan-jangan negara justru terlibat dalam menciptakan ketakutan menjadi alat pengatur demokrasi? Haha.
