Jadigini.com – Krisis kemanusiaan di Jalur Gaza semakin dalam, dan peran vital Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) kini berada di ambang kehancuran. Pemotongan staf besar-besaran, pengurangan gaji, dan pembatasan akses bantuan yang diberlakukan oleh Israel telah menciptakan pukulan ganda bagi jutaan warga Palestina yang sangat bergantung pada layanan UNRWA. Ini bukan sekadar masalah finansial biasa, melainkan cerminan dari pertarungan politik yang mengancam untuk meruntuhkan salah satu pilar stabilitas kemanusiaan terakhir di wilayah yang terkoyak perang ini.
Table Of Content
Pukulan Bertubi untuk Staf UNRWA di Gaza
Bagi Maryam Shaaban, 52 tahun, seorang guru yang telah mengabdikan 18 tahun hidupnya di sekolah UNRWA, kabar pemecatan adalah pukulan yang meruntuhkan. Ia pingsan saat mengetahui dirinya termasuk di antara 600 karyawan yang diberhentikan, menjadikannya salah satu korban terbaru dari “perang genosida” Israel yang terus berlanjut di Gaza. Maryam, yang kini mengungsi di Mesir bersama suaminya yang terluka parah, harus menanggung kehilangan putrinya yang berusia 22 tahun, saudara laki-laki, dan seluruh keluarganya akibat serangan udara Israel pada Desember 2023.
Sebelumnya, pada Januari, UNRWA telah mengumumkan serangkaian langkah penghematan ketat. Ini termasuk pemotongan gaji 20 persen untuk staf lokal di Gaza, pengurangan jam kerja, dan pengakhiran kontrak bagi karyawan yang berbasis di luar Gaza yang sebelumnya ditempatkan pada “cuti luar biasa”. Surat dari Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini kepada staf yang terkena dampak menjelaskan bahwa langkah ini diambil karena defisit keuangan parah sebesar sekitar 220 juta dolar AS untuk anggaran 2026. Defisit ini mengancam kemampuan UNRWA untuk memenuhi kewajiban operasional intinya, termasuk gaji staf dan kelanjutan program kemanusiaan esensial.
Kisah Maryam mewakili ratusan staf lain yang menghadapi keputusan berat ini. “Apakah tidak cukup saya menghabiskan waktu berduka untuk anak-anak saya yang terluka, jauh dari mereka dan terus-menerus mengkhawatirkan mereka saat menemani suami saya dalam perawatan? Mereka menambah luka kami dengan memberhentikan kami dari pekerjaan,” tutur Maryam kepada Al Jazeera, suaranya pecah menahan tangis. Anak-anaknya yang terluka parah harus bertahan tanpa tunjangan gaji ibunya, yang sebelumnya menjadi satu-satunya sandaran hidup mereka.
Kampanye Tekanan Israel dan Ancaman Legal
Tekanan yang berkelanjutan dari Israel untuk “memusnahkan dan merendahkan” UNRWA telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel berulang kali menuduh badan PBB ini bersikap lunak atau terlibat dengan kelompok-kelompok bersenjata Palestina, tanpa memberikan bukti yang dapat diverifikasi. Tuduhan-tuduhan ini dibantah keras oleh UNRWA, yang menegaskan bahwa mereka mengambil tindakan disipliner terhadap setiap karyawan yang terbukti terlibat dalam pelanggaran.
Pada 2025, Knesset Israel bahkan mengesahkan undang-undang yang secara efektif melarang operasi UNRWA di daerah yang dianggap sebagai bagian dari “kedaulatan Israel”, termasuk Yerusalem Timur yang diduduki, dengan dalih UNRWA menimbulkan ancaman keamanan. UNRWA menolak undang-undang tersebut sebagai ilegal dan menyatakan bahwa itu menempatkannya dalam konfrontasi langsung dengan otoritas Israel.
Sebagai sebuah badan PBB, UNRWA menikmati status hukum internasional. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah memperingatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Januari bahwa ia dapat membawa Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) jika tidak mencabut undang-undang yang menargetkan UNRWA dan mengembalikan aset serta propertinya yang disita. Namun, ancaman ini tampaknya tidak menghentikan kampanye tersebut. Bulan ini, buldoser Israel merusak sebagian markas besar UNRWA di Yerusalem Timur, sebuah tindakan yang oleh Lazzarini disebut sebagai “langkah lain yang diambil oleh otoritas Israel untuk menghapus identitas Pengungsi Palestina”. Sejak Oktober 2023, lebih dari 380 staf UNRWA di Gaza telah tewas dalam serangan Israel.
Dampak Krisis Finansial dan Politik Internasional
Kekurangan finansial yang dialami UNRWA terjadi di tengah penurunan donasi internasional. Donasi ini telah lama menjadi tulang punggung anggaran UNRWA, terutama setelah beberapa negara donor membekukan kontribusi mereka menyusul tuduhan Israel terhadap beberapa karyawannya. UNRWA menyediakan layanan esensial bagi jutaan pengungsi Palestina, yang mencakup sekitar 70 persen populasi Gaza, termasuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Ini memainkan peran sentral dalam menjaga tingkat stabilitas minimum di tengah perang dan pembatasan yang berulang dari Israel.
Kemarahan dan protes meluas di antara staf UNRWA di Gaza, baik di dalam maupun di luar Jalur Gaza. Mereka berpendapat bahwa tindakan tersebut secara tidak proporsional menargetkan Gaza dibandingkan dengan lima wilayah operasi UNRWA lainnya: Tepi Barat yang diduduki, Yerusalem, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Mustafa al-Ghoul, kepala serikat staf UNRWA di Gaza, mempertanyakan mengapa Gaza—wilayah yang paling hancur dan menderita—dipilih sebagai “pengorbanan” pertama. “Semua langkah dimulai di Gaza, seolah-olah Gaza belum kewalahan oleh kematian, kehancuran, dan kelaparan,” ujarnya.
Penurunan layanan UNRWA sudah terlihat dalam kehidupan sehari-hari pengungsi Palestina di Gaza, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Jihan al-Harazin, 28 tahun, ibu tiga anak yang mengungsi di Kota Gaza, menceritakan bagaimana keluarganya hampir seluruhnya bergantung pada layanan UNRWA. “UNRWA adalah tulang punggung kelangsungan hidup kami, dalam kesehatan, pendidikan, dan makanan. Itu menyediakan segalanya,” katanya. Realitas itu telah berubah drastis sejak perang dimulai. “Sekarang, tidak ada apa-apa,” tambah Jihan, merujuk pada bantuan makanan yang tidak dapat didistribusikan UNRWA selama berbulan-bulan.
Sejak Oktober 2023, semua badan kemanusiaan, terutama UNRWA, menghadapi hambatan terus-menerus dalam menyalurkan bantuan ke Gaza. Lazzarini berkali-kali menuduh Israel menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai alat politik. Ia menyatakan Israel menggunakan bantuan ke Gaza “sebagai senjata” untuk memperdalam penderitaan warga sipil.
UNRWA sebagai Tulang Punggung Kemanusiaan dan Politik Pengungsi
Amjad Shawa, direktur Jaringan LSM Palestina (PNGO) di Gaza, menegaskan bahwa UNRWA merupakan “tulang punggung kerja kemanusiaan di wilayah Palestina”. Perannya melampaui layanan biasa, menyentuh inti politik dari isu pengungsi sebagai salah satu pilar terakhir stabilitas kemanusiaan dan sosial di Gaza. “UNRWA membawa misi sentral bagi rakyat kami, yaitu isu pengungsi itu sendiri. UNRWA didirikan oleh resolusi Majelis Umum PBB dan telah beroperasi selama beberapa dekade,” jelasnya.
Al-Shawa menyatakan bahwa UNRWA menghadapi “hasutan terus-menerus dari Israel” di samping larangan operasi di wilayah Palestina yang diduduki, terutama Gaza, dan penghalangan bantuan kemanusiaan. Ia memperingatkan bahwa melemahkan UNRWA adalah bagian dari agenda Israel untuk menghapus hak kembali dan kompensasi bagi Palestina, sebuah tujuan utama dari pemerintahan Israel yang berturut-turut.
Dalam konteks yang lebih luas, al-Shawa mencatat bahwa Israel telah menuai kecaman global setelah puluhan organisasi bantuan internasional dilarang bekerja untuk memberikan bantuan vital kepada warga Palestina di Jalur Gaza. “Ada perang yang dilancarkan terhadap kerja kemanusiaan, termasuk UNRWA, dan kami membayar harga untuk komitmen kami terhadap hukum humaniter internasional, hukum yang menolak untuk ditegakkan oleh pendudukan Israel.” Situasi ini menunjukkan bahwa nasib UNRWA tidak hanya terkait dengan masalah keuangan, tetapi juga dengan pertarungan yang lebih besar untuk mempertahankan prinsip-prinsip kemanusiaan di tengah konflik yang berkepanjangan.
