Kritik terhadap penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra justru dibalas dengan gelombang teror terhadap para penyampainya.
Sejumlah aktivis dan influencer yang vokal menyuarakan keprihatinan atas tragedi kemanusiaan tersebut dilaporkan mengalami intimidasi serius, mulai dari serangan digital hingga ancaman fisik.
Rangkaian teror ini terjadi setelah para korban aktif menyampaikan kritik di media sosial dan sejumlah platform publik terkait respons pemerintah dalam menangani bencana paling mematikan sepanjang 2025.
Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik juga menjadi salah satu korban teror.
Ia menerima kiriman bangkai ayam dengan pesan ancaman yang menyasar keluarganya.
Greenpeace menyebut teror ini tidak bisa dilepaskan dari aktivitas advokasi lingkungan yang selama ini menyoroti deforestasi dan alih fungsi lahan sebagai faktor utama banjir Sumatra.
Menurut Leonard Simanjuntak selaku Kepala Greenpeace Indonesia, kritik tersebut justru penting agar tragedi serupa tidak terus berulang.
Namun alih-alih dijawab dengan kebijakan, kritik itu malah direspons dengan teror.
Teror Berlapis Terhadap Sherly Annavita
Influencer asal Aceh, Sherly Annavita, mengalami teror berlapis. Mulai dari ancaman masif di media sosial, perusakan mobil dengan cat semprot, hingga pelemparan telur busuk ke rumahnya.
Semua itu terjadi setelah ia tampil di sejumlah acara televisi membahas penanganan bencana di Sumatra.
“Teror-teror ini terasa sekali setelah Sherly ikut memberikan pandangan di beberapa acara TV terkait bencana di Sumatera,” tulis Sherly.
Ia menegaskan bahwa kritiknya bukan didasari kebencian politik, melainkan kepedulian terhadap korban dan daerah asalnya. Bahkan Sherly menyebut dirinya pernah terlibat dalam kampanye Prabowo pada pemilu sebelumnya.
Pola yang muncul menunjukkan bahwa kritik terhadap negara kini diperlakukan sebagai ancaman, bukan masukan.
Ancaman agar “tidak lagi bersuara” muncul berulang dalam pesan teror yang diterima para korban.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius soal iklim demokrasi dan keselamatan warga sipil.
Jika menyampaikan kritik berbasis data dan empati justru berujung intimidasi, maka ruang publik kian menyempit.
Negara seharusnya hadir untuk melindungi mereka yang bersuara, bukan membiarkan teror menjadi alat pembungkam.
Sebab ketika kritik dibalas ancaman, yang tenggelam bukan hanya suara warga, tapi juga nurani kekuasaan.
