Junta Myanmar Terpukul: ASEAN Tegaskan Tidak Akui Hasil Pemilu Kontroversial, Apa Artinya?
Jadigini.com – Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) secara tegas menyatakan tidak mengakui pemilihan umum yang baru-baru ini diselenggarakan di Myanmar yang dikuasai militer. Penolakan ini merupakan pukulan signifikan bagi junta yang berkuasa, yang telah menggenggam kekuasaan sejak kudeta 2021 dan sangat berharap mendapatkan legitimasi internasional melalui proses elektoral tersebut. Menteri Luar Negeri Filipina, Theresa Lazaro, menjelaskan bahwa ASEAN “belum mendukung ketiga fase pemilihan yang telah diadakan” di Myanmar, yang baru saja selesai akhir pekan lalu. Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan tingkat menteri penting pertama ASEAN tahun ini di Cebu, Filipina, di mana krisis Myanmar menjadi agenda utama yang dibahas.
Table Of Content
Mengapa ASEAN Menolak Hasil Pemilu Myanmar?
Penolakan ASEAN ini bukan tanpa alasan kuat. Lazaro, saat konferensi pers, menegaskan bahwa “ya, untuk saat ini” blok tersebut tidak mengakui pemilu. Ia tidak merinci bagaimana sikap blok regional terhadap pemilu dan hasilnya bisa berubah di kemudian hari. Organisasi berita online lokal Rappler melaporkan bahwa Lazaro menyebutkan ASEAN belum mencapai konsensus mengenai pemilu di Myanmar. Ia juga menyoroti bahwa meskipun tiga putaran pemungutan suara telah selesai, seluruh prosesnya belum berakhir secara keseluruhan. Lebih lanjut, para kritikus dan organisasi hak asasi manusia menilai pemilu ini tidak bebas maupun adil, mengecualikan partai-partai oposisi utama, dan dianggap sebagai upaya junta untuk melegitimasi kekuasaan militer semata.
Harapan Junta Myanmar Kandas di Tengah Penolakan Regional
Bagi penguasa militer Myanmar, yang merebut kekuasaan pada tahun 2021, pemilu ini dipandang sebagai jalan untuk mendapatkan pengakuan internasional dan tingkat legitimasi. Namun, penolakan ASEAN secara terang-terangan memberikan pukulan telak terhadap upaya normalisasi tersebut. Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer mengklaim kemenangan dalam pemungutan suara pada hari Senin, dengan seorang pejabat senior USDP menyatakan, “Kami sudah memenangkan mayoritas,” berdasarkan hasil awal, dan siap membentuk pemerintahan baru. Klaim ini datang di tengah ekspektasi hasil resmi yang seharusnya diumumkan minggu ini, dengan parlemen dijadwalkan bersidang pada bulan Maret dan pemerintahan baru akan mengambil alih tugas pada bulan April. Namun, sikap ASEAN kini membuat harapan tersebut semakin tidak pasti.
Latar Belakang Krisis Myanmar: Kudeta dan Perang Saudara
Blok regional ASEAN, yang 11 anggotanya termasuk Myanmar, memang telah menolak untuk mengakui pemerintahan militer yang berkuasa sejak kudeta 2021. Kudeta tersebut menggulingkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis pimpinan Aung San Suu Kyi dan sejak itu telah menjerumuskan negara itu ke dalam perang saudara yang berkepanjangan. Konflik dan ketidakstabilan ini telah menimbulkan keprihatinan serius di kalangan negara-negara anggota ASEAN dan komunitas internasional.
Jalan Menuju Solusi: Apa Kata Para Pemimpin ASEAN?
Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menekankan pentingnya kemajuan politik yang bermakna di Myanmar. Menurutnya, hal itu “membutuhkan penghentian permusuhan, dialog inklusif, dan partisipasi oleh semua pemangku kepentingan.” Balakrishnan menambahkan bahwa prasyarat-prasyarat ini “diperlukan untuk munculnya pemerintahan dengan legitimasi dan tingkat dukungan populer.” Pernyataan ini menggarisbawahi posisi ASEAN yang menginginkan solusi damai dan representatif yang melibatkan semua pihak, bukan sekadar proses pemilu yang dipandang sebagai formalitas.
Peran Filipina sebagai Ketua ASEAN
Filipina saat ini memegang jabatan ketua bergilir tahunan ASEAN. Ini adalah giliran yang seharusnya menjadi milik Myanmar, tetapi negara tersebut ditangguhkan dari kepemimpinan karena perebutan kekuasaan oleh militer. Peran Filipina sebagai ketua dalam pertemuan ini menjadi krusial dalam menyuarakan sikap kolektif ASEAN terhadap krisis di Myanmar, mencerminkan tanggung jawabnya untuk memimpin blok dalam menghadapi isu-isu regional yang sensitif dan kompleks.
