Kebijakan Raja Juli Dipertanyakan: Penurunan Deforestasi Dinilai Tak Selaras Kondisi Lapangan
Kinerja sektor kehutanan terus mendapat sorotan setelah banjir besar melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Table Of Content
Meski pemerintah mengklaim deforestasi nasional menurun signifikan pada 2025, berbagai data lapangan menunjukkan kerusakan ekosistem hulu tetap akut dan berkontribusi besar terhadap bencana.
Kritik kemudian mengarah pada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, terutama terkait efektivitas pengawasan serta konsistensi antara data pusat dan realitas daerah.
Klaim Penurunan Deforestasi Tidak Merefleksikan Kerusakan Spasial
Dalam laporan pemerintah, tingkat deforestasi nasional turun dari 216.216 ha (2024) menjadi 166.450 ha per September 2025, atau penurunan sebesar 23,01%. Secara administratif, capaian ini terlihat positif.
Namun penurunan agregat tidak serta-merta menggambarkan kondisi ekologis yang sebenarnya. Banyak kawasan hulu di Sumatera tetap mengalami degradasi tutupan lahan, sementara alih fungsi kawasan hutan berjalan tanpa pengawasan ketat.
Kritik utama publik adalah bahwa penurunan angka tahunan tidak menghapus kerusakan besar yang telah terjadi dalam rentang lima tahun terakhir.
Data Provinsi Menunjukkan Kerusakan Lebih Dalam
Perincian deforestasi per provinsi di tiga daerah terdampak banjir memperlihatkan kondisi yang lebih kompleks.
Aceh mengalami perubahan tutupan lahan 21.476 ha dalam periode 2019–2024, termasuk 12.159 ha di kawasan hutan.
Sumatera Utara memiliki lebih dari 207.482 ha lahan kritis di wilayah DAS—angka yang mengindikasikan kemampuan serapan air sudah menurun tajam.
Sumatera Barat mencatat 13 DAS terdampak dengan 39.816 ha lahan kritis.
Angka-angka ini menunjukkan kerentanan ekologis yang tidak dapat ditutupi oleh penurunan deforestasi tahunan.
Pengawasan Kehutanan Dinilai Tidak Sebanding Skala Kerusakan
Salah satu kritik terbesar terhadap kebijakan kehutanan di bawah Raja Juli adalah lemahnya pengawasan real-time.
Banyak titik deforestasi berada di lokasi terpencil, sehingga pembalakan liar dan konversi lahan sulit terdeteksi cepat.
Minimnya integrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan lembaga konservasi memperburuk masalah.
Akibatnya, laju kerusakan aktual di lapangan cenderung lebih tinggi daripada yang tercatat dalam laporan resmi.
Kerusakan hutan di wilayah hulu berdampak langsung pada skala bencana. Hilangnya penahan air alami, peningkatan sedimentasi sungai, penurunan kapasitas DAS, dan percepatan aliran permukaan merupakan faktor-faktor yang membuat banjir lebih besar, lebih cepat, dan lebih merusak.
Dalam konteks ini, kebijakan kehutanan bukan hanya soal angka deforestasi, tetapi juga mitigasi bencana dan tata kelola risiko.
Tuntutan Perbaikan Kebijakan dan Transparansi Data
Publik mendorong pemerintah melakukan:
- audit menyeluruh terhadap data tutupan hutan
- peningkatan patroli dan penegakan hukum
- penghentian izin yang berdampak pada kerusakan DAS
- penggunaan citra satelit berkala untuk pemantauan terbuka
Kebijakan kehutanan yang lebih transparan dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan mencegah bencana serupa berulang.
