Kemendikbud Luncurkan Buku Sejarah Indonesia Versi Baru Berisikan 10 Jilid. Edukasi, atau Kontrol Narasi?

Buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global resmi dikeluarkan oleh oleh Kementerian Kebudayaan RI pada Minggu, 14 Desember 2025.

Tapi, siapa yang berhak menulis sejarah, dan untuk kepentingan siapa sejarah itu disusun kerap menjadi pertanyaan.

Buku bermuatan 10 jilid yang digarap oleh 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi ini disebut sebagai “highlight” perjalanan bangsa Indonesia dari masa prasejarah hingga era Reformasi.

Namun, di tengah minimnya literasi sejarah kritis di ruang publik, peluncuran ini tak bisa dilepaskan dari konteks politik kebudayaan negara.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa proyek ini bukanlah sejarah lengkap Indonesia.

“Kalau sejarah kita ditulis secara lengkap mungkin harusnya 100 jilid kalau mau ditulis secara lengkap. Jadi ini adalah highlight dari perjalanan,” ungkap Fadli dalam peluncuran buku, di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Minggu, 14 Desember 2025.

Pernyataan ini sekaligus menjadi pengakuan bahwa buku tersebut adalah hasil seleksi—dan setiap seleksi selalu mengandung kepentingan.

Ringkasan Besar

Buku ini disusun secara kronologis dan tematik. Jilid pertama mengulas akar peradaban Nusantara, mulai dari prasejarah hingga pembentukan masyarakat awal, termasuk isu simbolik kembalinya fosil Java Man sebagai bagian dari kedaulatan budaya.

Jilid kedua dan ketiga menyoroti posisi Nusantara dalam jaringan global kuno melalui relasi dagang dan budaya dengan India, Tiongkok, dan Persia.

Masuk ke jilid keempat, pembaca diajak melihat interaksi awal dengan bangsa Barat yang ditandai oleh kompetisi, aliansi, dan awal kolonialisme.

Jilid kelima menggambarkan transformasi masyarakat Nusantara di bawah struktur negara kolonial—fase penting yang sering kali disederhanakan dalam buku teks sekolah.

Jilid keenam hingga ketujuh memusatkan perhatian pada pergerakan kebangsaan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan 1945–1950.

Dua jilid ini menjadi fondasi narasi nasionalisme Indonesia.

Selanjutnya, jilid kedelapan membahas konsolidasi negara bangsa pada periode 1950–1965, termasuk konflik internal dan peran Indonesia di panggung internasional.

Era Orde Baru mendapat satu jilid khusus (1967–1998), dengan fokus pada pembangunan dan stabilitas nasional.

Terakhir, jilid kesepuluh merekam perjalanan Reformasi hingga 2024, menutup rangkaian dengan narasi konsolidasi demokrasi kontemporer.

Edukasi, atau Kontrol Narasi?

Kementerian Kebudayaan menyebut penerbitan ini sebagai bagian dari persiapan menuju 80 tahun Indonesia merdeka, sekaligus pintu pembuka bagi penulisan sejarah tematik lainnya.

Namun, publik berhak bertanya: apakah buku ini akan menjadi alat edukasi kritis atau justru kanon resmi negara yang mensterilkan konflik, pelanggaran, dan suara minor?

Di tengah krisis kepercayaan pada negara, sejarah seharusnya menjadi ruang refleksi, bukan sekadar etalase prestasi.

Kalau negara masih ingin mengatur versi “highlight” masa lalu tanpa membuka ruang kritik yang setara.

Jangan heran kalau generasi berikutnya membaca sejarah bukan sebagai pelajaran—melainkan sebagai propaganda yang dibungkus akademik.