Pemerintah pusat kembali menjadi sorotan setelah memutuskan untuk tidak membuka pintu bagi bantuan asing dalam penanganan banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Table Of Content
Keputusan ini menuai respons dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamuddin, yang mendukung langkah tersebut sambil menekankan alasan “harga diri bangsa”.
Meski demikian, bagi banyak pihak, keputusan ini justru menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas pemerintah di tengah bencana besar yang telah menewaskan hampir seribu orang.
Dukungan DPD: “Harga Diri Bangsa” Jadi Pertimbangan Utama
Sultan Bachtiar Najamuddin menilai bahwa sampai saat ini pemerintah masih mampu mengatasi bencana secara mandiri.
Ia menyebut bahwa alasan menjaga martabat nasional menjadi salah satu pijakan utama bagi Presiden Prabowo Subianto.
“Saya masih bersepakat dengan Pak Presiden bahwa sepanjang negara ini masih mampu untuk mengelola bencana ini, untuk me-recovery ini dengan cepat, harga diri bangsa kita juga tinggi,” kata Sultan Bachtiar Najamuddin, Ketua DPD RI.
Menurut Sultan, keputusan Presiden tidak lepas dari pertimbangan khusus yang tidak dapat diungkapkan secara detail kepada publik.
Ia menegaskan bahwa legitimasi itu cukup menjadi dasar bagi pemerintah untuk sementara menolak uluran negara lain.
Status Bencana Nasional Masih Menggantung
Meski korban jiwa terus bertambah dan kerusakan infrastruktur semakin masif, pemerintah belum menetapkan status bencana nasional.
Sultan mengakui bahwa keputusan ini sepenuhnya berada di tangan Presiden.
Bagi banyak pengamat kebencanaan, lambatnya penetapan status berpotensi menghambat percepatan penanganan dan mobilisasi logistik.
Ia menambahkan bahwa yang terpenting saat ini adalah pemulihan cepat serta layanan trauma bagi korban, terutama ibu dan anak.
Namun bagi warga terdampak, kebutuhan paling mendesak adalah akses logistik dan air bersih—dua hal yang justru bisa dipercepat dengan membuka bantuan internasional.
Antara Harga Diri dan Nyawa Warga
Keputusan pemerintah mempertahankan sikap “mandiri” memang bisa dibaca sebagai upaya menjaga wibawa negara.
Namun, dalam situasi darurat kemanusiaan, publik mempertanyakan apakah harga diri bangsa lebih penting dibanding percepatan penyelamatan warga.
Di tengah ribuan pengungsi yang membutuhkan bantuan segera, keputusan pemerintah terasa jauh dari realitas di lapangan.
Logistik tersendat, akses terputus, listrik padam, dan banyak daerah masih belum tersentuh relawan.
Lagi-lagi bangsa ini lebih mementingkan harga diri daripada nyawa-nyawa hilang yang terus bertambah setiap hari.
Lagi-lagi bangsa ini membuktikan kalau nyawa masyarakat itu tidak penting.
