Kritik Kunjungan Menteri ke Lokasi Bencana Dijawab Prabowo, Tapi Soal Dampak Masih Dipertanyakan
Polemik soal efektivitas kunjungan pejabat negara ke lokasi bencana kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pembelaannya terhadap para menteri Kabinet Merah Putih.
Dalam rapat di Aceh Tamiang, Kamis, 01 Januari 2026, Prabowo menilai kritik publik terhadap kunjungan tersebut sebagai bagian dari dinamika kepemimpinan yang tak terhindarkan.
Namun di tengah penjelasan itu, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana kehadiran para pejabat benar-benar berdampak pada pemulihan warga terdampak bencana.
Narasi Pemerintah: Hadir untuk Mendengar, Bukan Bekerja Fisik
“Saya pernah dengar ada kritik begini, untuk apa menteri datang ke tempat bencana?” ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Prabowo menegaskan bahwa fungsi utama menteri adalah menyerap informasi langsung dari lapangan, bukan terlibat dalam aktivitas teknis.
Ia menyebut kunjungan sebagai sarana memverifikasi laporan, memahami hambatan, serta mempercepat pengambilan keputusan.
“Menteri datang pemimpin datang melihat apa kekurangan, apa masalah, apa yang bisa kita bantu,” kata Prabowo.
Menurutnya, komunikasi langsung dengan kepala daerah menjadi kunci agar kebijakan tidak hanya berbasis laporan tertulis yang kerap terlambat atau terdistorsi.
Publik Menuntut Lebih dari Sekadar Penjelasan
Meski demikian, kritik publik tidak sepenuhnya mereda.
Prabowo sendiri mengakui bahwa kritik akan selalu ada, bahkan ketika niat pemerintah dianggap benar dari dalam.
“Itu jadi waspada bagi kita ya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan kesadaran akan jarak persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Namun kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti perubahan pola kerja yang lebih responsif dan transparan.
Dalam banyak kasus bencana sebelumnya, pola kunjungan pejabat sering kali berakhir tanpa tindak lanjut yang jelas di mata publik.
Dokumentasi kehadiran lebih cepat tersebar dibanding laporan progres bantuan. Situasi ini membuat skeptisisme publik terus berulang, bahkan ketika pemerintah merasa telah bekerja maksimal.
Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa kepercayaan publik akan tumbuh jika hasil kunjungan benar-benar terlihat.
Namun waktu dan pengalaman menunjukkan, kepercayaan bukan hanya soal niat, melainkan konsistensi.
Di tengah krisis yang terus berulang, masyarakat tak lagi sekadar ingin didengarkan.
Mereka ingin melihat negara hadir bukan hanya dalam bentuk rombongan, rapat, dan pernyataan, tetapi dalam kecepatan, ketepatan, dan keberlanjutan solusi.
Tanpa itu, pembelaan sekuat apa pun akan selalu kalah oleh realitas di lapangan.
