Pemerintah Klaim Masih Mampu Tangani Bencana Sumatera, Menkesneg: Semua Masih Sanggup

Sikap pemerintah pusat yang menolak bantuan internasional dalam penanganan bencana di Sumatera kembali memicu gelombang kritik.

Di tengah situasi darurat yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah bersikukuh bahwa sumber daya nasional masih cukup untuk menangani segala kebutuhan bencana.

Meski optimisme tersebut disampaikan dengan penuh keyakinan, publik mempertanyakan kesesuaiannya dengan kondisi faktual: korban menembus ribuan, akses logistik terputus, dan banyak wilayah masih minim suplai bantuan.

Pemerintah Tegaskan Mandiri, Bantuan Asing Belum Diperlukan

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah tetap memilih mengandalkan kekuatan internal.

“Kami merasa bahwa pemerintah, semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kami hadapi,” kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Ia menyebut bahwa sejumlah negara telah menawarkan bantuan, namun pemerintah menilai belum ada kebutuhan mendesak untuk membuka akses tersebut.

Penegasan ini memunculkan pertanyaan besar: sejauh mana kemampuan pemerintah tetap memadai ketika bencana telah melumpuhkan tiga provinsi sekaligus?

Stok Logistik dan BBM Diklaim Aman, Dropping Udara Jadi Pilihan

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah memiliki stok pangan dan BBM yang cukup. Bahkan, ia menyebut adanya penggunaan “cara-cara tidak normal” demi mempercepat distribusi logistik.

“Termasuk harus menggunakan cara-cara yang mungkin tidak normal ya. Kami usahakan dilakukan dropping dari udara,” ujar Prasetyo.

Namun laporan lapangan menunjukkan bahwa dropping udara hanya menjangkau sebagian kecil wilayah terdampak.

Banyak titik pengungsian masih menunggu bantuan dasar seperti air bersih, obat-obatan, selimut, hingga tenda.

APBN Rp 500 Miliar Disebut Cukup, Iyakah?

Pemerintah mengklaim dana siap pakai sebesar Rp 500 miliar memadai untuk menangani seluruh proses evakuasi, logistik, dan pemulihan awal.

Namun dengan skala bencana lintas provinsi serta kerusakan infrastruktur masif, nominal itu dinilai jauh dari cukup oleh para analis kebencanaan.

Selain itu, keengganan membuka bantuan asing berpotensi menghambat percepatan akses ke wilayah yang benar-benar terisolasi.

Banyak negara menawarkan dukungan teknis seperti alat berat, pesawat kargo, hingga tim SAR berpengalaman, yang semuanya kini tertahan oleh sikap pemerintah.

Di tengah situasi darurat kemanusiaan, masyarakat menyesalkan adanya narasi yang lebih menonjolkan kemampuan pemerintah ketimbang kebutuhan riil warga.

Dorongan untuk membuka bantuan asing bukan soal melemahkan martabat bangsa, tetapi tentang menyelamatkan warga secepat-cepatnya.

Jika pemerintah yakin sanggup, rakyat mau bukti, bukan sekadar deklarasi optimistis.

Karena di lapangan, tidak ada yang lebih mahal daripada waktu yang terbuang. Nyawa tidak bisa menunggu perdebatan soal apakah negara ini tampak lemah atau tidak.