Lebih dari sebulan setelah banjir dan longsor melumpuhkan sejumlah wilayah di Sumatera, kritik terhadap kinerja pemerintah pusat terus bermunculan.
Di tengah skala bencana yang masif dan korban yang menembus ribuan, pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi sorotan karena secara halus namun tegas menyentil pendekatan pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
SBY tidak secara frontal menyalahkan, tetapi catatan yang ia sampaikan menegaskan: bencana besar menuntut kepemimpinan luar biasa, bukan respons yang berjalan apa adanya.
SBY Tekankan Kepemimpinan Efektif di Lapangan
Dalam unggahannya, SBY menyebut bahwa fase tanggap darurat merupakan periode paling krusial dalam penanganan bencana.
Pada fase inilah negara diuji, bukan hanya lewat pernyataan, tetapi lewat keputusan cepat dan koordinasi lintas sektor.
“Penanganan bencana adalah hal yang kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan,” kata Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia.
Ia menilai, tanpa kepemimpinan lapangan yang kuat dan terorganisir, bantuan berisiko tersendat dan korban semakin terabaikan.
SBY menyadari adanya perbedaan gaya kepemimpinan antara dirinya dan Prabowo.
Namun, ia menegaskan bahwa setiap model kepemimpinan tetap harus diukur dari efektivitasnya dalam menyelamatkan warga dan memulihkan kehidupan pascabencana.
Menurutnya, konteks bencana, jenis ancaman, dan tingkat kerusakan memang berbeda. Tetapi seluruh proses rehabilitasi tetap membutuhkan rencana induk yang jelas, pendanaan yang cukup, serta pelaksanaan yang disiplin.
“Saya juga tahu, Presiden Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan untuk membangun kembali provinsi-provinsi di Sumatera yang mengalami bencana alam tersebut,” ujar SBY.
Rekonstruksi Butuh Lebih dari Sekadar Atensi
SBY merinci empat hal penting agar pemulihan berjalan efektif: konsep rekonstruksi yang matang, kepemimpinan lapangan yang solid, implementasi kebijakan yang konsisten, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Catatan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perhatian presiden ke lokasi bencana, meski penting, tidak otomatis menjamin keberhasilan pemulihan. Tanpa pengawasan ketat dan evaluasi berkala, kebijakan berpotensi berhenti di atas kertas.
BNPB mencatat 1.106 korban meninggal, ribuan luka-luka, serta ratusan fasilitas publik rusak.
Data ini bukan sekadar statistik, melainkan potret kegagalan negara melindungi warganya dari dampak terburuk bencana.
Ajakan SBY untuk mendukung pemerintah patut dicatat. Namun dukungan publik seharusnya dibalas dengan transparansi dan percepatan nyata.
