SBY Soroti Cara Prabowo Tangani Bencana Sumatera, Tegaskan Krisis Tak Bisa Ditangani Bias
Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 kembali membuka ruang kritik terhadap cara negara merespons krisis kemanusiaan.
Di tengah angka korban yang terus bertambah dan infrastruktur yang lumpuh, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal penanganan bencana di bawah komando Presiden Prabowo Subianto.
SBY menilai, bencana berskala besar menuntut kepemimpinan yang tidak sekadar simbolik, melainkan berbasis manajemen krisis yang kuat dan terkoordinasi.
SBY: Penanganan Bencana Tidak Sesederhana yang Dibayangkan
SBY menyampaikan pandangannya melalui akun X @SBYudhoyono pada Rabu, 24 Desember 2025.
Ia mengaku mencermati secara serius perkembangan kondisi di wilayah terdampak, termasuk korban jiwa dan kerusakan infrastruktur.
“Perhatian saya tertuju pada seberapa parah bencana tersebut, termasuk korban jiwa serta kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik.”
”Juga langkah-langkah apa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah,” kata Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden Republik Indonesia.
Menurut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu, penanganan bencana merupakan persoalan kompleks, terutama pada fase tanggap darurat ketika akses logistik dan komunikasi kerap terputus.
Manajemen Krisis dan Peran Sentral Presiden
SBY menekankan bahwa dalam kondisi darurat, presiden seharusnya menjadi pusat komando dan pengendalian.
Ia menilai efektivitas respons sangat ditentukan oleh ketangkasan kepala negara dalam memimpin langsung proses manajemen krisis.
“Komando dan pengendalian harus efektif, dan idealnya presiden bisa memimpin melalui manajemen krisis yang dijalankan,” ujar SBY.
Namun, ia juga mengakui bahwa setiap presiden memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda.
Ia menyebut penanganan bencana oleh Prabowo tidak bisa disamakan dengan langkah yang ia ambil saat menghadapi tsunami Aceh 2004, gempa Yogyakarta 2006, maupun gempa Padang 2009.
Meski memahami perbedaan konteks dan jenis bencana, SBY mengingatkan bahwa disparitas situasi tidak boleh menjadi pembenaran atas lambannya pemulihan.
Ia menekankan pentingnya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang matang, kepemimpinan lapangan yang kuat, serta akuntabilitas anggaran negara.
“Saya juga tahu, Presiden Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan untuk membangun kembali provinsi-provinsi di Sumatera yang mengalami bencana alam tersebut,” kata SBY.
Data BNPB mencatat lebih dari 1.100 orang meninggal dunia, 175 orang masih hilang, dan lebih dari 158 ribu rumah rusak.
Angka-angka ini menegaskan bahwa krisis belum benar-benar terkendali.
Di tengah pernyataan normatif dan kunjungan lapangan, publik kini menunggu hasil konkret, bukan sekadar narasi keseriusan.
Sebab bagi korban, kecepatan dan ketepatan respons negara adalah soal hidup dan mati—bukan soal perbedaan gaya kepemimpinan.
