Tekanan Menguat ke Pemprov Sumut: Transparansi dan Prioritas DBH Dipertanyakan Publik

Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kembali menjadi sorotan setelah DPW NasDem Sumut mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar segera melunasi kewajiban kepada seluruh kabupaten/kota.

Di tengah meningkatnya bencana banjir dan longsor di berbagai wilayah, tuntutan ini memunculkan pertanyaan lebih besar terkait transparansi, prioritas anggaran, dan komitmen Pemprovsu dalam mendukung daerah yang terdampak.

Permasalahan DBH bukan sekadar urusan teknis administrasi; ia berkaitan langsung dengan pemulihan bencana, operasional layanan publik, dan keberlanjutan pembangunan di daerah.

Keterlambatan penyaluran berpotensi menahan program-program vital yang justru dibutuhkan saat masyarakat tengah menghadapi situasi darurat.

Gelombang Kritik atas Mandeknya DBH di Tengah Kondisi Darurat Banjir

Desakan NasDem Sumut menyoroti fakta bahwa banyak kabupaten/kota sedang menghadapi kondisi darurat akibat banjir dan longsor.

DBH merupakan salah satu sumber anggaran yang mampu digerakkan dengan cepat untuk rehabilitasi awal, namun realisasinya dinilai tidak sejalan kebutuhan daerah.

“Ya saya kira itu sangat penting ya. Terutama dalam situasi sekarang ini. Kami DPW NasDem Sumut meminta Gubernur Pak Bobby Nasution segera melunaskan DBH itu ke kabupaten/kota. Dana itu sangat dibutuhkan terutama di kabupaten/kota yang terdampak musibah banjir dan longsor.” Jelas Iskandar, Ketua DPW NasDem Sumut.

Ia juga menambahkan bahwa untuk Kota Medan, DBH yang baru dibayarkan hanya Rp 10 miliar, angka yang dinilai terlalu kecil dibanding kebutuhan penanganan banjir dan layanan publik lainnya.

Predikat WTP Bisa Terancam

Keterlambatan penyaluran DBH tidak hanya berdampak operasional, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi serius pada kredibilitas keuangan Pemprovsu.

Iskandar memperingatkan hal ini secara tegas, “jika utang DBH tidak dibayarkan, itu jelas berpotensi melanggar tata kelola keuangan. Pemprovsu bisa tidak mendapatkan WTP karena cacat administrasi.”

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama ini menjadi salah satu indikator kepatuhan tata kelola keuangan daerah.

Jika rekomendasi dan kewajiban tidak dijalankan, Pemprovsu dapat dinilai kurang transparan dan tidak taat administrasi oleh auditor.

Ancaman hilangnya WTP tidak hanya berdampak pada citra instansi, namun juga dapat menurunkan kepercayaan publik dan pusat terhadap pengelolaan APBD Sumatera Utara.

Kota Medan Disebut “Dikesampingkan”? Pertanyaan soal Prioritas Anggaran Mencuat

Selain aspek administratif, kritik juga diarahkan pada bobot perhatian Pemprovsu terhadap Kota Medan, yang merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan Sumut.

Dengan kebutuhan besar terkait pembangunan dan penanganan banjir, Medan dianggap perlu mendapat alokasi DBH yang lebih proporsional.

“Sebagai mantan Wali Kota Medan, sudah sewajarnya Bobby memberi perhatian lebih kepada Medan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, Medan justru seperti dikucilkan dalam pembayaran DBH,” ucap Iskandar.

Pernyataan ini memicu pertanyaan publik mengenai apakah distribusi anggaran telah dilakukan secara proporsional dan apakah terdapat faktor-faktor lain yang memengaruhi prioritas penyaluran DBH.

Dengan kedudukan Medan yang strategis, ketidakseimbangan dalam penyaluran anggaran berpotensi memperlambat perbaikan infrastruktur, pengendalian banjir, hingga kualitas layanan dasar masyarakat.

Adanya Desakan Terhadap Keterbukaan dan Rencana Penyaluran DBH di Akhir Tahun

Dengan tenggat akhir tahun semakin dekat, publik menantikan kejelasan mengenai:

• total DBH yang masih tertahan,
• jadwal penyaluran ke seluruh kabupaten/kota,
• prioritas Pemprovsu dalam alokasi pemulihan bencana.

NasDem Sumut berharap Pemprovsu memenuhi komitmen pelunasan DBH sebelum 2025 berakhir, agar daerah terdampak dapat segera mempercepat program pemulihan, terutama setelah serangkaian bencana besar terjadi di wilayah Sumatera Utara.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap akuntabilitas anggaran, transparansi menjadi kunci utama.

Penanganan bencana membutuhkan dukungan fiskal yang cepat dan tepat sasaran—dan DBH adalah salah satu instrumen terpenting dalam rantai tersebut.