Demokrasi Sedang Sakit Parah? Laporan Korupsi Global Sorot Amerika Serikat dan Ancaman Dunia

Jadigini.com – Sebuah peringatan serius telah dikeluarkan oleh lembaga pengawas antikorupsi, menyoroti memburuknya korupsi di negara-negara demokrasi di seluruh dunia. Laporan terbaru ini menimbulkan kekhawatiran mendalam, terutama karena skor Amerika Serikat turun ke titik terendah, mengindikasikan adanya masalah yang lebih luas daripada yang terlihat. Pada akhirnya, kondisi ini memaksa kita untuk mempertanyakan fondasi demokrasi itu sendiri dan bagaimana kita sebagai warga negara dapat berperan dalam menjaga integritasnya.

Transparency International (TI), lembaga pengawas yang berbasis di Berlin, pada hari Selasa lalu mengumumkan bahwa skor rata-rata global dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2025 telah mencapai 42 dari skala nol hingga 100. Angka ini merupakan level terendah dalam lebih dari satu dekade terakhir. Indeks ini memberikan skor antara nol (sangat korup) dan 100 (sangat bersih), berdasarkan data yang mencerminkan penilaian para ahli dan eksekutif bisnis mengenai tingkat korupsi di sektor publik.

Amerika Serikat: Simbol Kemunduran Demokrasi?

Salah satu poin paling mencolok dari laporan tersebut adalah penurunan skor Amerika Serikat. Skor CPI AS telah merosot ke 64 dari 65 pada tahun 2024, dan laporan tersebut secara eksplisit mencatat bahwa “iklim politiknya telah memburuk selama lebih dari satu dekade.” Dalam 10 tahun terakhir, AS telah mengalami penurunan sebesar 10 poin, sebuah tren yang sangat mengkhawatirkan bagi negara yang sering dianggap sebagai benteng demokrasi.

Kekhawatiran besar diungkapkan oleh TI mengenai “tindakan yang menargetkan suara-suara independen dan merusak independensi yudisial” di AS. Sebagai contoh, Ketua Federal Reserve Jerome Powell saat ini sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman setelah menolak tekanan dari mantan Presiden Donald Trump untuk mengurangi suku bunga. Lebih jauh lagi, laporan itu menyatakan bahwa “pembekuan sementara dan pelemahan penegakan Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) mengisyaratkan toleransi terhadap praktik bisnis yang korup.” Kebijakan-kebijakan tertentu juga telah melemahkan upaya antikorupsi global, termasuk pemangkasan bantuan luar negeri oleh pemerintahan Trump. Hal ini secara langsung mempengaruhi kemampuan negara lain untuk memerangi korupsi, menciptakan efek domino yang merugikan.

Tren Global: Mayoritas Demokrasi Gagal Kendalikan Korupsi

Kasus Amerika Serikat hanyalah ilustrasi dari tren yang lebih luas di negara-negara demokrasi yang mengalami “penurunan kinerja” dalam memerangi korupsi. Fenomena serupa juga tampak di Inggris dan Prancis. Meskipun negara-negara tersebut masih berada di dekat puncak indeks, laporan menyebutkan bahwa “risiko korupsi telah meningkat” karena melemahnya kontrol independen, celah dalam legislasi, dan penegakan hukum yang tidak memadai. Beberapa negara demokrasi juga mengalami tekanan, termasuk polarisasi politik dan meningkatnya pengaruh uang pribadi dalam pengambilan keputusan.

Secara global, sebagian besar negara dinilai gagal mengendalikan korupsi. Dari 180 negara yang disurvei, 122 negara membukukan skor di bawah 50, menunjukkan betapa luasnya masalah ini. Namun, ada beberapa kisah sukses yang patut disoroti. Sebanyak 31 negara menunjukkan peningkatan signifikan, dengan Estonia (76 poin), Seychelles (68), dan Korea Selatan (63) menjadi contoh cemerlang bahwa perbaikan adalah mungkin.

Titik Tergelap di Eropa dan Harapan di Tengah Konflik

Di Uni Eropa, Bulgaria dan Hungaria menjadi negara dengan kinerja terburuk, keduanya hanya mencetak 40 poin. Laporan tersebut menyoroti bahwa pemerintahan pemimpin nasionalis Hungaria, Viktor Orban, yang berkuasa sejak 2010, “secara sistematis melemahkan supremasi hukum, ruang sipil, dan integritas pemilu selama lebih dari 10 tahun.” Kondisi ini memungkinkan impunitas dalam menyalurkan miliaran dana, termasuk dari Uni Eropa, kepada kelompok-kelompok kroni melalui kontrak publik yang kotor dan metode lainnya.

Di sisi lain spektrum, Denmark menduduki peringkat teratas dalam indeks selama delapan tahun berturut-turut dengan skor 89, diikuti oleh Finlandia dan Singapura. Di bagian bawah, kita menemukan Sudan Selatan dan Somalia dengan sembilan poin masing-masing, diikuti oleh Venezuela.

Di tengah semua tantangan ini, ada kisah kemajuan yang lebih positif yang dicatat dalam laporan, yaitu Ukraina, yang mencetak 36 poin. Meskipun pemerintahan Presiden Volodymyr Zelenskyy menghadapi kemarahan publik yang meluas atas tuduhan korupsi terhadap orang-orang dekatnya saat negara itu berperang dengan Rusia, lembaga pengawas tersebut mencatat bahwa “fakta bahwa skandal-skandal ini dan banyak lainnya terungkap… menunjukkan bahwa arsitektur antikorupsi baru Ukraina membuat perbedaan.” Mobilisasi masyarakat sipil tahun lalu, yang mendorong Zelenskyy untuk menarik kembali upaya membatasi independensi lembaga antikorupsi, juga dipuji sebagai tanda positif.

Apa Artinya Ini bagi Kita?

Laporan Transparency International ini bukan sekadar angka atau statistik. Ia adalah cerminan dari tantangan fundamental yang dihadapi demokrasi di era modern. Ketika korupsi menggerogoti, kepercayaan publik terkikis, institusi melemah, dan keadilan menjadi barang mahal. Fenomena ini sepatutnya memicu pertanyaan: apa dampaknya bagi kualitas hidup kita, bagi keadilan sosial, dan bagi stabilitas global?

Memburuknya korupsi di negara-negara demokrasi, bahkan di negara-negara yang selama ini dianggap maju, adalah panggilan bagi setiap individu untuk lebih sadar dan aktif. Diperlukan pengawasan yang kuat, penegakan hukum yang tanpa pandang bulu, dan yang terpenting, partisipasi aktif masyarakat sipil untuk menuntut akuntabilitas dari para pemimpin. Tanpa upaya kolektif ini, fondasi demokrasi yang kita hargai dapat terus terkikis, membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekadar penurunan skor dalam sebuah indeks.