Jadigini.com – Apakah setiap individu yang lahir di tanah Amerika Serikat secara otomatis berhak menjadi warga negaranya? Pertanyaan fundamental ini kini kembali dipertanyakan dan akan diuji konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah Agung AS. Ini merupakan respons terhadap upaya luar biasa mantan Presiden AS Donald Trump untuk mengubah interpretasi hukum yang telah lama berlaku, di tengah dorongan kebijakan imigrasi garis kerasnya yang lebih luas.
Table Of Content
Kasus hukum yang sangat penting ini berpotensi mengubah lanskap sosial dan demografi Amerika Serikat. Para advokat yang menentang upaya Trump untuk menghapus “hak lahir kewarganegaraan” – di mana bayi mana pun yang lahir di AS, terlepas dari status imigrasi orang tua mereka, secara bersamaan menjadi warga negara AS – berharap dapat menyajikan kasus yang jelas dan mudah diatasi kepada panel sembilan hakim pengadilan tertinggi tersebut.
Mengapa Hak Lahir Diperdebatkan?
Hak lahir kewarganegaraan telah lama dipahami sebagai sesuatu yang ditetapkan berdasarkan Amandemen ke-14 Konstitusi AS, yang diratifikasi pada tahun 1868, tiga tahun setelah perbudakan secara resmi dilarang di AS. Amandemen ini muncul untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Dred Scott v Sandford tahun 1857, yang menyatakan bahwa budak kulit hitam yang lahir di AS bukanlah warga negara AS. Sebaliknya, Amandemen ke-14 menyatakan: “Semua orang yang lahir atau dinaturalisasi di Amerika Serikat, dan tunduk pada yurisdiksinya, adalah warga negara Amerika Serikat dan Negara tempat mereka tinggal.”
Namun, perintah eksekutif yang ditandatangani Trump sesaat setelah menjabat pada 20 Januari 2025, secara efektif berupaya mengakhiri praktik ini. Perintah tersebut berpendapat bahwa Amandemen ke-14 “tidak pernah ditafsirkan untuk memperluas kewarganegaraan secara universal kepada setiap orang yang lahir di Amerika Serikat.” Frasa kunci “tunduk pada yurisdiksinya” menjadi sorotan, di mana argumen ini digunakan untuk menyatakan bahwa amandemen konstitusional tersebut tidak berlaku bagi mereka yang berada di Amerika Serikat tanpa dokumen atau dengan visa sementara. Jika diberlakukan, tidak ada departemen atau lembaga yang boleh mengeluarkan atau menerima dokumen kewarganegaraan untuk individu yang lahir dari orang tua dalam kategori tersebut.
Latar Belakang Hukum dan Argumen Para Pihak
Kasus ini, yang dikenal sebagai Trump v Barbara, dinamai dari salah satu penggugat, “Barbara,” seorang warga negara Honduras yang sedang menantikan anak keempatnya di New Hampshire pada Oktober 2025, sambil menunggu proses permohonan suakanya. Para penggugat lainnya termasuk seorang wanita dari Taiwan dengan visa pelajar yang melahirkan di Utah, dan seorang warga negara Brasil yang istrinya melahirkan pada Maret 2025. Sebagai gugatan kelompok (class action), kasus ini diajukan atas nama semua orang dalam “kelas” yang sama dengan para penggugat: anak-anak yang akan ditolak kewarganegaraannya di bawah perintah Trump.
Aarti Kohli, direktur eksekutif Asian Law Caucus, salah satu kelompok yang membawa gugatan ini bersama ACLU, Legal Defence Fund, dan Democracy Defenders Fund, menegaskan bahwa argumen yang diajukan pada hari Rabu akan relatif lugas: perintah Trump secara langsung bertentangan dengan “bahasa yang jelas” dari Amandemen ke-14. Selain itu, putusan Mahkamah Agung AS tahun 1898, United States v Wong Kim Ark, lebih lanjut menegaskan bahwa anak yang lahir dari orang tua bukan warga negara adalah warga negara AS. Konsep ini kemudian dikodifikasikan dalam Undang-Undang Imigrasi dan Kebangsaan tahun 1952.
Di sisi lain, pengacara Departemen Kehakiman berpendapat bahwa lebih dari satu abad praktik AS didasarkan pada “salah tafsir” fundamental Konstitusi AS. Mereka berargumen dalam berkas pengadilan bahwa Amandemen ke-14 dirancang untuk “budak yang baru dibebaskan dan anak-anak mereka, bukan untuk anak-anak orang asing yang hadir sementara di Amerika Serikat atau imigran ilegal.” Mereka juga mengklaim bahwa putusan Mahkamah Agung dalam kasus Ark hanya berkaitan dengan non-warga negara “yang menikmati domisili dan tempat tinggal permanen” di AS. Posisi ini, yang pernah dianggap sebagai perspektif hukum marginal, kini secara luas mengikuti argumen yang dipaparkan dalam kerangka kebijakan Project 2025 dari Heritage Foundation, yang telah banyak mempengaruhi tindakan pemerintahan Trump selama masa jabatan keduanya.
Dampak Sosial dan Politik yang Mengkhawatirkan
“Ini adalah salah satu isu terbesar bagi masyarakat Amerika,” ujar Aarti Kohli. Menurutnya, ini bukan hanya tentang apa yang dilakukan perintah eksekutif, tetapi juga tentang kekuasaan yang dimiliki presiden untuk menulis ulang Konstitusi. Para advokat tidak menghindar dari konteks sulit dari kasus yang sangat konsekuensial ini, yang mereka katakan berisiko mengubah tatanan budaya AS, meningkatkan jumlah orang yang tinggal di AS yang tidak mendapatkan hak yang sama, dan menciptakan “kelas bawah permanen” bagi beberapa kelompok imigran.
Analisis bersama oleh Migration Policy Institute (MPI) dan Penn State’s Population Research Institute menemukan bahwa perintah eksekutif Trump akan mempengaruhi sekitar 255.000 bayi yang lahir di AS setiap tahun. Ini akan memperbanyak jumlah individu tanpa dokumen di AS, berpotensi tanpa ikatan dengan negara lain, selama beberapa generasi. “Ini akan menciptakan kelas bawah yang mandiri dan multigenerasi – dengan penduduk kelahiran AS mewarisi kerugian sosial yang ditanggung oleh orang tua mereka dan bahkan, seiring waktu, kakek-nenek dan buyut mereka,” menurut analisis tersebut.
Kohli melihat upaya ini sebagai bagian dari ambisi yang lebih besar dari pemerintahan Trump: menghentikan perubahan demografi di AS, di mana populasi kulit putih tetap menjadi mayoritas namun terus menurun secara proporsional dari tahun ke tahun. Langkah ini, tambahnya, sejalan dengan kebijakan deportasi Trump yang lebih luas, upayanya untuk menekan klaim suaka, membatasi jalur imigrasi legal, dan sangat membatasi program pengungsi AS.
Dinamika Mahkamah Agung
Kasus ini akan dibawa ke hadapan Mahkamah Agung AS yang didominasi oleh supermayoritas konservatif 6 banding 3. Meskipun panel tersebut baru-baru ini memberikan beberapa kekalahan besar kepada Trump, secara umum Mahkamah Agung telah cenderung mendukung presiden dalam masalah imigrasi. Namun, Kohli mencatat bahwa “setiap hakim di pengadilan tingkat rendah, terlepas dari partai yang menunjuk hakim tersebut, telah memutuskan mendukung kami.”
Undang-undang yang memungkinkan Trump menekan para hakim, tiga di antaranya ia tunjuk sendiri, untuk memutuskan demi kepentingannya, terlihat jelas dari pernyataannya pada hari Senin. Trump bahkan mengatakan AS “tertawa melihat betapa BODOHNYA Sistem Pengadilan AS kita.” Menggarisbawahi signifikansi bagi presiden, jadwal Trump pada hari Rabu menunjukkan dia akan singgah di Mahkamah Agung, menjadikannya presiden pertama yang hadir dalam argumen lisan di pengadilan tertinggi tersebut.
Taruhan dalam kasus ini tidak bisa dianggap remeh. Para advokat menegaskan bahwa jika anak-anak ini tidak diakui sebagai warga negara AS, itu akan menciptakan “kelas bawah permanen” dan kekacauan birokrasi yang tak terbayangkan. Ini adalah pertarungan yang akan membentuk tidak hanya masa depan imigrasi, tetapi juga esensi dari apa artinya menjadi warga negara Amerika Serikat.
