Krisis Sudan Selatan: Di Balik Bayang-bayang Kegelapan, Siapa yang Merampas Harapan Warga?
Jadigini.com – Kisah Ajok Ding Duot, seorang ibu dengan sepuluh anak yang kini mengais kacang dan buah liar di kamp pengungsian Lakes State, adalah potret nyata dari krisis kemanusiaan yang semakin dalam di Sudan Selatan. Setelah melarikan diri dari intensifikasi pertempuran antara pasukan pemerintah dan oposisi di negara bagian Jonglei, Ajok dan keluarganya menemukan tempat berlindung sementara, namun makanan langka, dan harapan seolah direnggut. “Kami berada dalam kegelapan,” ujarnya pilu, “Hanya organisasi kemanusiaan yang selalu membantu.” Pernyataan ini bukan sekadar keluhan pribadi, melainkan cerminan pahit dari jutaan jiwa yang kini terperangkap dalam pusaran kekerasan dan kelaparan yang seolah tak berujung. Artikel ini akan mengupas lebih dalam tentang krisis yang melanda negara termuda di dunia ini, dari akar konflik hingga dampak tragis yang ditanggung warga sipil.
Table Of Content
Konflik yang Tak Pernah Usai: Akar Krisis Kemanusiaan
Sudan Selatan kembali dilanda pertempuran sengit dalam beberapa minggu terakhir. Tentara pemerintah dan pejuang yang setia pada Tentara Pembebasan Rakyat Sudan dalam Oposisi (SPLA-IO) saling berhadapan, memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah rapuh. Pertempuran dan serangan udara sejak akhir Desember diperkirakan telah menyebabkan sekitar 280.000 orang mengungsi, dengan lebih dari 235.000 di antaranya berasal dari Jonglei saja. Angka ini menambah daftar panjang penderitaan di negara yang masih bergulat dengan dampak perang saudara yang merusak antara tahun 2013 hingga 2018, yang menewaskan hampir 400.000 orang dan membuat jutaan lainnya terlantar.
Saat ini, hampir 10 juta orang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan di seluruh Sudan Selatan. Badan anak-anak PBB, UNICEF, bahkan telah memperingatkan bahwa lebih dari 450.000 anak berisiko mengalami malnutrisi akut akibat pengungsian massal dan terhentinya layanan medis krusial di Jonglei. Generasi masa depan negara ini terancam kelaparan, penyakit, dan tanpa akses ke pendidikan yang layak, menandakan masa depan yang suram jika kekerasan tidak segera dihentikan.
Ketika Bantuan Jadi Target: Hambatan di Lapangan
Parahnya, operasi kemanusiaan justru sering kali lumpuh akibat serangan dan penjarahan. Banyak pengamat menilai bahwa kedua belah pihak yang berkonflik sengaja mencegah bantuan mencapai daerah-daerah yang mereka yakini mendukung lawan mereka. Ini adalah pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional yang justru menempatkan nyawa warga sipil dalam bahaya yang lebih besar.
Pekan lalu, Program Pangan Dunia (WFP) terpaksa menangguhkan kegiatannya di wilayah Baliet, negara bagian Upper Nile, setelah konvoi bantuan kemanusiaan mereka berulang kali diserang. Penangguhan ini akan terus berlanjut hingga keselamatan staf dapat dijamin dan pihak berwenang mengambil tindakan segera untuk memulihkan pasokan yang dicuri.
Tidak hanya pasokan makanan yang menjadi target. Organisasi kemanusiaan medis Doctors Without Borders (MSF) melaporkan bahwa sebuah rumah sakit di Jonglei terkena serangan udara pemerintah, menandai serangan kesepuluh dalam 12 bulan terakhir terhadap fasilitas medis yang dikelola MSF di negara tersebut. Selain itu, fasilitas kesehatan MSF di Pieri, juga di Jonglei, dijarah oleh penyerang tak dikenal, memaksa staf untuk mengungsi. Kekerasan ini menyebabkan sekitar 250.000 orang tanpa layanan kesehatan, mengingat MSF adalah satu-satunya penyedia medis di daerah tersebut. Serangan-serangan yang disengaja terhadap fasilitas MSF telah memaksa penutupan dua rumah sakit di Greater Upper Nile dan penangguhan kegiatan layanan kesehatan umum di negara bagian Jonglei, Upper Nile, dan Central Equatoria. Gul Badshah, manajer operasi untuk MSF, mengungkapkan bahwa mereka tidak diizinkan mengakses fasilitas perawatan di daerah yang dikuasai oposisi di Jonglei sejak Desember, meskipun telah melakukan dialog konstruktif dengan pemerintah.
Luka yang Tak Terlihat: Kekerasan Seksual dan Dampak Psikologis
Dampak konflik tidak hanya terlihat dari kelaparan atau pengungsian fisik. Kekerasan seksual juga dilaporkan marak. Dari kamp pengungsian di Bor, negara bagian Jonglei, wartawan Al Jazeera Malcolm Webb melaporkan bahwa para perempuan di sana menjadi korban serangan seksual. Dua di antaranya mengatakan bahwa mereka telah diperkosa saat melarikan diri, sementara yang ketiga nyaris diperkosa oleh tentara sebelum diselamatkan. Kekerasan seksual secara luas dilaporkan telah digunakan sebagai senjata perang selama konflik sipil sebelumnya, dan kekhawatiran dari komunitas internasional dan kelompok kemanusiaan meningkat bahwa tingkat kekerasan seksual akan meningkat lagi. Ini adalah luka mendalam yang tidak hanya merusak fisik, tetapi juga jiwa dan martabat korban.
Seruan Dunia yang Sering Terabaikan
Melihat eskalasi kekerasan yang tidak terkendali, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Minggu mengutuk “dengan keras” kekerasan yang meningkat di negara tersebut, memperingatkan bahwa warga sipil terus menanggung beban terberat dari konflik. Dalam sebuah pernyataan, Sekretaris Jenderal menyerukan kepada semua pihak “untuk segera dan tegas menghentikan semua operasi militer, meredakan ketegangan melalui dialog, menjunjung tinggi hukum internasional, melindungi warga sipil, dan memastikan akses kemanusiaan yang aman dan berkelanjutan serta keamanan pekerja bantuan dan personel penjaga perdamaian PBB beserta aset-aset mereka.”
Namun, di tengah seruan-seruan ini, pertanyaan Ajok Ding Duot mengenai peran pemerintah dan rasa ‘kegelapan’ yang dialaminya tetap menggantung. Sudan Selatan membutuhkan lebih dari sekadar simpati; ia membutuhkan tindakan nyata untuk menghentikan konflik, menjamin keamanan warga sipil, dan memastikan bahwa setiap individu yang membutuhkan, seperti Ajok dan keluarganya, dapat meraih harapan di tengah badai kemanusiaan ini. Apakah dunia akan benar-benar mendengar dan bertindak sebelum ‘kegelapan’ ini menelan segalanya?
